Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MADAT K…

Syibram Malisi

EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MADAT KABUPATEN ACEH TIMUR Oleh Syibram Malisi/ Agribisnis Universitas Syiah Kuala ABSTRAK Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh…

DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI: PENDEKATAN GENERALIZED METHOD OF MOMENTS (GMM)

NOVIANA YUSUF

DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA: PENDEKATAN GENERALIZED METHOD OF MOMENTS (GMM) Oleh: Noviana Yusuf NIM. 1701201010021 Pembimbing: 1. Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc 2. Dr. Aliasuddin, S.E., M. Si ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang terdiri dari pendidikan, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah dengan menggunakan data tahunan dari periode 1986-2017 dan model analisis Generalized Method of Momen…

  • Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PERLINDUNGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERT…

LISA NOVITA AKADIR

ABSTRAK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PERLINDUNGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PIDIE Lisa Novita Akadir 1 2 3 , Ilyas , Sulaiman Kabupaten Pidie merupakan kabupaten yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Namun lahan pertanian di Kabupaten Pidie mengalami penyempitan lahan pertanian yang disebabkan alih fungsi lahan. Pemerintah kabupaten Secara yuridis memiliki tangggung jawab terhadap perlindungan lahan pertanian pang…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PERANCANGAN TERMINAL TIPE B KOTA BANDA ACEH

ALFIA RAHMAD SAPUTRA

ABSTRAK PERANCANGAN TERMINAL TIPE B KOTA BANDA ACEH Oleh Alfia Rahmad Saputra 1504104010064 Terminal merupakan salah satu komponen dari system transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan, dan pengoprasian system arus angkutan penumpang dan barang, disamping juga berfungsi untuk melan…

PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Zulfikar

PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH Zulfikar 1 Yanis Rinaldi 2 Sulaiman 3 ABSTRAK Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan sampah agar tidak terjadi penimbunan dan pegunungan sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluru…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEGAWAIA…

Azzahrawi

WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEGAWAIAN SETELAH MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF Azzahrawi* Prof. Dr. Husni, S.H.,M.Hum** Dr. Zahratul Idami, S.H.,M.Hum*** ABSTRAK Kajian terhadap wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian setelah melalui upaya administratif dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negar…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PROSEDUR EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) D…

Dd Alfis Yuanda

-

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PEMBATALAN QANUN KOTA BANDA ACEH OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI BERDASARKAN UN…

Ichsan Maulana

ABSTRAK ICHSAN MAULANA, PEMBATALAN QANUN KOTA BANDA ACEH 2017 OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,57), pp., bibl. (Zahratul Idami, S.H., M,Hum.) Pasal 251 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang le…

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DALAM PERBAIKAN TATA RUANG DI WILAYAH KE…

Rizki Zaufan

ABSTRAK RIZKI ZAUFAN, 2017 KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DALAM PERBAIKAN TATA RUANG DI WILAYAH KECAMATAN KOTA SIGLI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Zainal Abidin, S.H,.M.Si,.M.H (xii,54).Pp.,bilb,.app Kondisi tata ruang Kecamatan Kota Sigli selama ini masih banyak permasalahan yang mengesankan wilayah ibukota dari Kabupaten Pidie tersebut belum maju dalam hal pengembangan kawasan tata ruangnya.Terbukti dengan masih banyaknya pedangan…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA LANGSA DALAM PENGELOLAAN BANTUAN KEMAN…

Iqramullah

ABSTRAK Pada Mei 2015 sebanyak 1.400 pengungsi asal Rohingya dan Imigran Bangladesh berlabuh di Aceh. Sebanyak 790 orang pengungsi Rohingya tersebut di tampung di Kota Langsa. Dengan jumlah pengungsi yang besar, banyak bantuan-bantuan yang datang dari masyarakat dan lembaga sosial ternyata membuat permasalahan baru yang timbul. Hal ini karena dengan jumlah bantuan yang besar telah menimbulkan kecemburaun sosial di masyarakat Kota Langsa. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah Kota Langsa m…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2016
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK