Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PELAKSANAAN ZAKAT SEBAGAI FAKTOR PENGURANG TERHADAP PAJAK PENGHASILAN TERHUTA…
AFRILIA LAVANDA
ABSTRAK Afrilia Lavanda, PELAKSANAAN ZAKAT SEBAGAI FAKTOR 2017 PENGURANG TERHADAP PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAH ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54) pp,.tabl,. Bibl., App (Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum) Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dinyatakan bahwa Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak. Namun pa…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN BATAS DESA
SYAHZEVIANDA
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN BATAS DESA ABSTRAK Eksistensi dan relevansi pengaturan di bidang batas desa dipengaruhi oleh pengaturan tentang desa secara umum sebagai norma yang menjadi sumber dan perintah terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sampai dengan masa pemerintahan era otonomi daerah saat ini, belum adanya formulasi aturan konkrit yang mengatur secara tuntas terkait batas wilayah desa di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketidak…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya
PENGARUH WAKTU PENETAPAN ANGGARAN DAN FISCAL STRESS TERHADAP SERAPAN ANGGARAN…
Imam Hanif
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh waktu penetapan anggaran dan fiscal stress terhadap serapan anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh (18 kabupaten dan 5 kota). Penelitian ini menggunakan metode pengujian hipotesis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas keuangan Aceh (DKA). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh…
- FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA BADAN REINTEGRASI ACEH (SUATU …
MASFIRAH
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA BADAN REINTEGRASI ACEH (Suatu Kajian Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh) ABSTRAK Masfirah ? Eddy Purnama?? Adwani??? Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur “Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk lembaga, badan, dan/atau komisi menurut undang-undang ini dengan persetujuan DPRA/DPRK kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah”.…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya
PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG PEME…
Herizal Fajri
ABSTRAK Kata Kunci: Tokoh Masyarakat, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini berjudul.” Persepsi Tokoh Masyarakat terhadap Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Gampong Ladang Tuha 1 Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya.” Latar Belakang Penulisan Skripsi ini adalah untuk mengetahui tanggapan perangkat desa sebagai tokoh masyarakat setelah diterbitkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Ba…
- FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2016
- Baca Selengkapnya
PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATA…
EWA RIVANXA DIVA
RINGKASAN Dinas Pangan Aceh merupakan suatu instansi yang bergerak di bidang Ketersediaan Pangan, Distribusi pangan, Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Jln.T Nyak Arief (Komplek Keistimewaan Aceh) Kota Banda Aceh. Pelaksaan praktek kerja lapangan yang dilaksanakan pada Kantor Dinas Pangan Aceh dalam satu periode yaitu 2 bulan dari mulai 09 September sampai dengan 11 November 2019. Penulisan laporan kerja praktek ini bertujuan untuk m…
- Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2020
- Baca Selengkapnya
PROSES REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH PADA BIRO…
KHAIRANI
RINGKASAN Pemerintah Daerah (PEMDA) merupakan bentuk organisasi yang diakui oleh hukum sebagai pemegang mandat kekuasaan di dalam sebuah provinsi untuk merencanakan, menetapkan tujuan, sasaran, mengatur, menggerakkan, dan mengarahkan seluruh sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki daerah untuk mencapai tugas pokok guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Funsgi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk mencapai tugas pokok PEMDA tersebut, perlu pengelolaan keuangan daer…
- FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN WAJIB LAPOR LOWONGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN PADA DINAS TENAGA KERJ…
Eka Wardani
ABSTRAK Eka Wardani, PELAKSANAAN WAJIB LAPOR LOWONGAN 2016 KERJA OLEH PERUSAHAAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 73) pp,. tabl,. Bibl. (Prof. Dr.Ilyas Ismail, S.H., M.Hum) Pasal 2 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980 menyatakan bahwa: “Setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunju…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya