Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TAN…

Hasna Putri

Angka kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sehingga hal ini jika tidak diatasi, maka tentu memberikan dampak terhadap para korban. Oleh karena itu pemerintah Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab untuk melakukan kebijakan tegas terhadap penanganan KDRT. Namun dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga masih terdapat kendala sehingga kasus terus mengalami kenaikan. Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap KDRT dengan membentuk UPTD PPA Kota Banda…

ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PE…

Yanggi Safitri

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penerapan kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor (pemutihan) dalam meningkatkan penerimaan pajak Daerah pemerintah Aceh periode 2017-2021 serta untuk menganalisis seberapa besar persentase kontribusi PKB dan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Aceh (PAA). Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa observasi, wawancara,…

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KEMIS…

MARISA SIBENGI

ABSTRAK Kopi merupakan komoditi yang terkenal di Kabupaten Bener Meriah yang membuat 90% penduduk Bener Meriah berprofesi sebagai petani kopi. Kopi itu akan meningkatkan pendapatan masyarakat, namun permasalahan dari profesi ini sangat kurang dari kata sejahtera karena Kabupaten Bener Meriah saat ini termasuk sebagai Kabupaten termiskin ke lima di Provinsi Aceh sehingga sangat dibutuhkan adanya program pemerintah dalam mendorong sektor pertanian kopi di Bener Meriah. Tujuan penelitian untuk …

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA DI PROVINSI…

IRWANSYAH

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA DI PROVINSI ACEH Irwansyah1 Tan Kamello2 Ilyas Ismail3 Azhari Yahya4 ABSTRAK Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan skema perjanjian yang bertitik pada hukum perjanjian yang berkaitan dengan objek kontraknya, berkaitan dengan daya kerja hukum kontrak masih menjadi tanda tanya yang mendasari penelitian ini, masalah pokok penelitian ini adalah (1) Paradigma apa yang mendasari Kerjasama Pemerintah d…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAHAN ACEH DALAM PENYELENGGARAAN KESEHATAN BERDASAR…

Maya Surya

Berdasarkan Pasal 183 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditunjukan untuk membiayai kegiatan dan program kesehatan. Kemudian diatur dalam Qanun Aceh Nomor I Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi khusus.…

ANALISIS PENGARUH TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, RATA-RATA LAMA SEKOLAH,…

Rizkan Helmi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Rata-rata Lama Sekolah, dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan data skunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan…

EFEKTIVITAS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI GAMPONG LAMGUGOB KECAMATAN SYIAH KUAL…

Hilmi Khoiriyah

ABSTRAK Berdasarkan surat edaran PeraturanKementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.Efektivitas Collaborative Governance di Gampong Lamgugob dalam Penanggulangan wabah COVID-19, dalam penanggulangannya dengan penerapan Collaborative Governance…

ANALISIS KINERJA ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19

RIZKA WILDA KAUSARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja anggaran pemerintah daerah kota se-Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum dan saat pandemi Covid- 19. Penelitian ini dilakukan di 93 pemerintah kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif serta uji beda Wilcoxon Signed Rank Test untuk menguji perbedaan kinerja anggaran sebelum dan saat Pandemi Covid-19. Hasil dari pengujian tersebut yaitu terdapat perbedaan antara kinerja an…

EKSISTENSI TUGAS DAN FUNGSI TUHA LAPAN DI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN …

Aditya Gunawan

Pemerintah menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD Tahun 1945. Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa dan khusus yang memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur tatanan penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya mengatur lembaga adat yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembag…

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN, PENDIDIKAN DAN UMUR AKSEPTOR KB TERHADAP PEMI…

Ardian Wibowo

Pemerintah saat ini terus berupaya menekan laju pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana (KB). Pada tahun 2010 jumlah peserta keluarga berencana (KB) di Provinsi Aceh sebanyak 440.972 pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemilihan jenis-jenis kontrasepsi dan hubungannya dengan tingkat pengetahuan, pendidikan dan umur akseptor KB di Puskesmas Kutabaro tahun 2011. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional surv…


    SERVICES DESK