Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNGSI BERDASARKAN KONVENSI 1951 PADA KAMP PENGUNGSI ACE…

T.M HABIL HAWARI

ABSTRAK (Sophia Listriani S.H., LL.M) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, mendefinisikan pengungsi sebagai “orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah, Untuk Menganalisis Pemenuhan hak-hak …

PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN RN(SUATU PENELITI…

TEUKU FARRAZ NARSYAD

ABSTRAK TEUKU FARRAZ NARSYAD, (2021) PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 53) pp.,bibl.,tabl. (Nursiti, S.H., M.Hum.) Di dalam pada Pasal 1 angka 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat (Qanun Jinayat) dijelaskan bahwa restitusi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga ber…

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA TIND…

Multazam S

Pasal 3 huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk memperoleh pendidikan. Namun, pada kenyataannya penyelenggaraan pendidikan di LPKS belum optimal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selama menjalani proses penyidikan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan pemenuhan hak pendidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana pencurian dengan pembera…

PEMENUHAN HAK-HAK ISTERI DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KASUS DI WILAYAH HU…

Muhammad Zakirul Fuad

Penentuan besaran nafkah terhadap bekas suami disesuaikan sesuai kemampuan suami sebagimana Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan SEMA No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama poin 2 sebagai penyempuranaan SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 16 dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara cerai talak (Pasal 8 angka (3) huruf (c) PERMA No. 3 tahun 2017) nafkah mut’ah dan iddah di bayarkan bersamaan ikrar talak ketika di ucapkan oleh Pemohon. Pada umumnya i…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK ADOPSI: SUATU PENELITIAN PADA DINAS …

Anisah Mahdiyah

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat diketahui bahwa “Adopsi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diadopsi dan orang tua kandungnya”. Akan tetapi, dalam prakteknya orang tua angkat tidak mempertemukan anak adopsi dengan orang tua kandungnya dan tidak memberitahukan asal-usul anak yang diad…

HUBUNGAN PELAKSANAAN PATIENT CENTERED CARE (PCC) DENGAN PEMENUHAN HAK PASIEN …

Amalia Risca

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SYIAH KUALA FAKULTAS KEPERAWATAN PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN TESIS 31 Agustus 2022 xv + 5 BAB + 110 halaman + 13 tabel + 2 skema + 2 gambar + 17 lampiran AMALIA RISCA NPM 1912201010014 HUBUNGAN PELAKSANAAN PATIENT CENTERED CARE (PCC) DENGAN PEMENUHAN HAK PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BIREUEN ABSTRAK Suatu layanan kesehatan yang berinovasi terhadap perencanaan, pemberian dan evaluasi denga…

PEMENUHAN HAK ATAS MAKANAN, KESEHATAN, REMISI DAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA J…

AAN SETIAWAN

Penelitian dilakukan untuk menjelaskan apakah narapidana jinayat di Lapas Kelas IIA Banda Aceh ada mendapatkan hak atas makanan, kesehatan, remisi, dan asimilasi, dan faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak-hak atas makanan, kesehatan, remisi dan asimilasi bagi narapidana jinayat di Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh ditemukan bahwa narapidana jinayat mendapatkan perlakuan dan pemenuhan hak yang sama dengan narapidana …

PEMENUHAN HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKAT KELAS II B …

Yusra Sesma Putri

ABSTRAK YUSRA SESMA PUTRI, 2019 PEMENUHAN HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MEULABOH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,75) pp.,bibl.,tabl. Ainal Hadi, S.H.,M.Hum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam (Pasal 14 huruf j) disebutkan bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan hak Asimilasi. Tujuan Asimilasi adalah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan, agar dapat hidup …

HUBUNGAN ANTARA PEMENUHAN HAK-HAK PERAWAT DENGAN MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN D…

Muh Fadli

Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu. Hak perawat adalah hak-hak pribadi yang dimiliki seorang perawat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan pemenuhan hak-hak perawat dengan mutu pelayanan keperawatan di lnstalasi Rawat lnap Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. …

PEMENUHAN HAK ATAS BANTUAN MEDIS DAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL DAN PSIKOLOGIS …

Furqan

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a). bantuan medis dan b). bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Anak korban tindak pidana pemerkosaan bukan hanya saja menderita kerugian materil tetapi juga menderita kerugian immateril yang pada dasarnya sulit untuk dilakukan pemulihan kembali. Undang-undang…




    SERVICES DESK