Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PERAN AUTOPSI DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (SUATU PENELITIA…

IMAM FIRDAUS

PERAN AUTOPSI DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,51).,pp.,bibl.,tabl. ABSTRAK IMAM FIRDAUS, 2023 (Mukhlis, S.H., M.Hum.) Pasal 7 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan, penyidik Polri karena kewajibannya berwenang mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeri…

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PERNIAGAAN ORGAN TUBUH GAJAH SEBAGAI SATWA YANG …

INTAN NURALIZA

Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang- Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Serta Ekosistemnya mengatakan kalau tiap orang di larang buat menangkap, melukai, menewaskan, menaruh, mempunyai, memelihara, mengangkat, serta memperniagakan satwa yang dilindungi dalam kondisi hidup. Ancaman pidananya dalam Pasal 40 ayat (2) mengatakan kalau barang siapa dengan terencana melaksanakan pelanggaran terhadap syarat sebagaimana diartikan dalam Pasal 21 ayat (1) serta ayat (2) dan Pasal…

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DEN…

JULIA NINGSIH

ABSTRAK Julia Ningsih 2017 PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN CARA PENGGRANATAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLDA ACEH). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 69) pp.,bibl.,tabl. 2017. Nurhafifah, S.H, M.Hum Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Terjadinya pe…

PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMB…

Vinni Alvio Warni

ABSTRAK Vinni Alvio Warni, 2017 Pasal 42 ayat (1) KUHAP ( Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ) menyebutkan bahwa, “Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”. Namun dalam praktiknya, Kepolisan Resor Pidie terutama bagi personil penyidik yang melakukan upaya penyitaan dalam menindak t…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMLAPURA NOMOR: 66/PID.B/2014/PN.AMP TE…

T.ERU FADHILLAH

ABSTRAK T. ERU FADHILLAH, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN 2017 NEGERI AMLAPURA NO.66/Pid.B/2014/PN.Amp TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v.77) pp.bibl,app Adi Hermansyah S.H.,M.H. Pada Putusan Nomor 66/Pid.B/2014/PN-Amp Terdakwa I Ketut Suarna diduga bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan dia…

ANALISIS PERBANDINGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM IS…

Rita Maryati

RITA MARYATI, ANALISIS PERBANDINGAN KITAB UNDANG UNDANGHUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM TERKAIT SANKSI/DASAR DAN PENGHAPUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN 2014 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (iv, 73) pp. bibl. (Dr.Mohd. Din, S.H, M.H,.) Pembunuhan merupakan tindak pidana dimana pelakunya diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Begitu juga dalam hukum Islam, pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan ini dia…

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANAPEMBUNUHAN OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL P…

Radian Putra

Pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, di mana perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHP Pasal 338-350. Jelaslah bahwa secara umum perbuatan pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain yang melanggar ketentuan - ketentuan pidana, di mana perbuatan tersebut dilakukan. Penyidik melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan KUHAP pasal 1 angka 2. Adapun tujuan penelitian ini adala…




    SERVICES DESK