PEMBIMBINGAN NARAPIDANA MELALUI PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT (SUATU PENELITIA…
ABSTRAK
AMTHARATIL
BADRIYYA,
(2022)
PEMBIMBINGAN NARAPIDANA MELALUI
PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT
(Suatu Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 61) pp., tabl., bibl.
Mukhlis, S.H., M.Hum.
Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan, bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk mrlaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.N…
PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE) MENGEDARKAN NARKOTIKA DALAM MASA PEMBEBA…
ABSTRAK
Fenny Yolanda, PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE)
2017 MENGEDARKAN NARKOTIKA DALAM MASA
PEMBEBASAN BERSYARAT.
(Suatu Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II
Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,60), pp., tabl, bibl.
(Mukhlis, S.H. M.Hum)
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, …
PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENJALANI PEMBEBASAN BERSYARAT OLEH KEJAK…
ABSTRAK
RATIH FERANI, PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA YANG 2014 MENJALANI PEMBEBASAN BERSYARAT OLEH KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(iv, 51) pp., tabl., bibl.
(Ainal Hadi, S.H., M.Hum)
Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengatur tentang tugas dan wewenang kejaksaan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Namun d…
