Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEWENANGAN PENGADILAN MILITER I–01 BANDA ACEH DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA…

Erna Kurniawati

KEWENANGAN PENGADILAN MILITER I–01 BANDA ACEH DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OKNUM ANGGOTA TNI DI ACEH ABSTRAK Erna Kurniawati Adwani Mujibussalim Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu, “Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Praktiknya, di Pengadilan Militer I–01 Banda …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA MELALUI PEN…

Dahniar

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ABSTRAK Dahniar Adwani Mujibussalim Mahfud Selama konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka dan Tentara Nasional Republik Indonesia (1989-2005) mengakibatkan terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanus…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 ( STUDI KAS…

Yuni Rahayu

ABSTRAK YUNI KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU RAHAYU, PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 ( Studi Kasus : Pelanggaran Administrasi dan Money Politics di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa dan Gampong Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh). 2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii, 90), pp., bibl., app ( Dr. Effendi Hasan, MA, Cut Maya Aprita Sari, S.sos, M.Soc,Sc) Pelanggaran Pemilu masih mewarnai Pemilu Legislatif 2014 di Ko…

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA BAHAN BAKAR MINYAK TANAH OPLOSAN (SUATU PENELITI…

Rijal Irfandi

ABSTRAK RIJAL IRFANDI., 2015 PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA BAHAN BAKAR MINYAK TANAH OPLOSAN (Suatu Penelitian di Polsek Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat ) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (v, 57) pp, tbl, bibl. TARMIZI, S.H., M.Hum Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai “Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipi…

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DI LEMBA…

DEWI PRIHATIYANINGSIH

ABSTRAK DEWI PRIHATIYANINGSIH, PELAKSANAAN PEMBINAAN (2014) TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BANDA ACEH FakultasHukumUniversitasSyiah Kuala (v, 72) pp., bibl. TARMIZI, S.H., M.Hum. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa narapidana yang melakukan pelanggaran pada saat proses pembinaan di Lembaga Pemasyrakatan akan dikenakan sanksi yang keputusannya dapat diambil oleh Kepa…

PELANGGARAN PESAWAT DORNIER 328 DI WILAYAH UDARA INDONESIA MENURUT HUKUM INTE…

Muhammad Reza Pahlepi

Pasal 3 huruf c Konvensi Chicago 1944 menentukan bahwa setiap pesawat udara negara (state aircraft) anggota Konvensi Chicago 1944 dilarang melakukan penerbangan di wilayah udara negara lain tanpa izin. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur bahwa pesawat udara negara asing yang hendak melakukan penerbangan di wilayah udara Indonesia harus mendapatkan izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Indonesi…

UPAYA WILAYATUL HISBAH MENANGGULANGI PELANGGARAN TIDAK BERBUSANA ISLAMI MELAL…

ANIS SAPUTRA

ABSTRAK ANIS SAPUTRA, UPAYA WILAYATUL HISBAH MENANGGULANGI 2014 PELANGGARAN TIDAK BERBUSANA ISLAMI MELALUI PATROLI DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 51) pp., tabl., bibl. DR. MOHD. DIN, S.H., M.H. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam yang pada Pasal 13 mengatur mengenai penggunaan busana Islami. Qanun tersebut melalui Pasal 14 meng…

PERAN KOMITE PERALIHAN ACEH DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH (STUDI KASUS GAN…

Arsil

ABSTRAK ARSIL, PERAN KOMITE PERALIHAN ACEH DALAM MENJAGA 2014 PERDAMAIAN DI ACEH (Studi Kasus Gangguan Keamanan menjelang Pemilukada 2012 di Banda Aceh) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii,58),App,tabl,bibl. (Dr. Syarifuddin Hasyim, SH., M.Hum dan Dr. Effendi Hasan, MA) Sebagai pihak yang pernah terlibat konflik dengan Pemerintah, Komite Peralihan Aceh mempunyai peran yang besar dalam menjaga dan merawat perdamaian di Aceh, su…

PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PERBANYAKAN DAN PENJUALAN CAKRAM VIDEO DIGITAL SE…

Fakhrizal

PELANGGARAN MENGGUNAKAN KNALPOT YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS KENDA…

Rahmad Syah Putra

ABSTRAK Rahmad Syah Putra, 2014 PELANGGARAN MENGGUNAKAN KNALPOT YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (iv,51), pp., bibl. M. Iqbal, S.H., M.H Pasal 285 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang pengemudi sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan t…


    SERVICES DESK