Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MELANGGAR BATAS KECEPAT…

Dewi Keumalasari

ABSTRAK DEWI KEUMALASARI, 2016 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MELANGGAR BATAS KECEPATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 55) pp., tabl., bibl., app (Tarmizi, S.H.,M.Hum) Pasal 287 Ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan p…

PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH KOMISI…

Noor Siddiq

ABSTRAK NOOR SIDDIQ, PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH (Studi Pada Pilkada Serentak tahun 2017) 2017 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp., tbl., bibl. (Zainal Abidin, S.H.,M.Si) Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disingkat dengan KIP merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarak…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERDAHAP PELANGGARA PARKIR DI BADAN JALAN

Mirza Julian Syahputra

ABSTRAK MIRZA JULIAN SYAHPUTRA, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PARKIR DI BADAN JALAN 2016 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 50) pp., tbl, bibl., app NURHAFIFAH, S.H., M.Hum. Parkir disembarang tempat terutama di badan jalan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, selain karena rentan mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan kecelakaan, parkir di badan jalan juga dapat merusak tata tertib kota, karena itu Pemerintah mengeluarkan aturan tenta…

TINDAK PIDANA PELANGGARAN IZIN GANGGUAN (HO) DI KOTA BANDA ACEH

Nadya Riana

ABSTRAK NADYARIANA, TINDAK PIDANA PELANGGARAN IZIN GANGGUAN (HO) DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 62) pp.,bibl.,tabl. Tarmizi. SH., M.Hum. Pasal 32 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Izin Gangguan memuat ketentuan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran izin gangguan yang berbunyi “wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan …

SIKAP MASYARAKAT TERHADAP HUKUMAN CAMBUK SEBAGAI SALAH SATU BENTUK HUKUMAN PE…

MAKBULL RIZKI

ABSTRAK Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang terdapat di dalam Qanun Jinayat yang dapat dipidanakan terhadap terpidana pelanggaran Syari’at Islam di wilayah Aceh. Penerapan hukuman cambuk tersebut menimbulkan perbedaan sikap dalam lingkungan masyarakat, perbedaan sikap yang terjadi tersebut berimplikasi terhadap perilaku masyarakat dalam menanggapi penerapan peraturan tersebut. Sikap masyarakat terhadap hukuman cambuk tersebut dapat mencetuskan perilaku menyetujui atau …

OPTIMISME MENGHADAPI MASA DEPAN PADA TERPIDANA QANUN JINAYAH YANG TERKENA HUK…

Mhd. Ayita Bahar

ABSTRAK Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran syariat Islam. Pada pelaksanaannya hukuman cambuk berimplikasi pada kondisi psikologis dan sosial terpidana yang berdampak terhadap rendahnya optimisme. Hal tersebut perlu diubah terpidana untuk mampu tumbuh sehat dan optimis menghadapi masa depan. Sikap optimisme merupakan salah satu emosi positif yang berhubungan dengan masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimisme…

KEWENANGAN PENGADILAN MILITER I–01 BANDA ACEH DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA…

Erna Kurniawati

KEWENANGAN PENGADILAN MILITER I–01 BANDA ACEH DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OKNUM ANGGOTA TNI DI ACEH ABSTRAK Erna Kurniawati Adwani Mujibussalim Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu, “Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Praktiknya, di Pengadilan Militer I–01 Banda …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA MELALUI PEN…

Dahniar

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ABSTRAK Dahniar Adwani Mujibussalim Mahfud Selama konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka dan Tentara Nasional Republik Indonesia (1989-2005) mengakibatkan terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanus…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 ( STUDI KAS…

Yuni Rahayu

ABSTRAK YUNI KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU RAHAYU, PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 ( Studi Kasus : Pelanggaran Administrasi dan Money Politics di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa dan Gampong Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh). 2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii, 90), pp., bibl., app ( Dr. Effendi Hasan, MA, Cut Maya Aprita Sari, S.sos, M.Soc,Sc) Pelanggaran Pemilu masih mewarnai Pemilu Legislatif 2014 di Ko…

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA BAHAN BAKAR MINYAK TANAH OPLOSAN (SUATU PENELITI…

Rijal Irfandi

ABSTRAK RIJAL IRFANDI., 2015 PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA BAHAN BAKAR MINYAK TANAH OPLOSAN (Suatu Penelitian di Polsek Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat ) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (v, 57) pp, tbl, bibl. TARMIZI, S.H., M.Hum Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai “Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipi…


    SERVICES DESK