PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK PALSU BERMEREK ARC’TERY…
Saat ini diketahui maraknya peredaran produk palsu bermerek Arc’teryx di Indonesia melalui toko fisik dan platform perdagangan elektronik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peredaran produk palsu tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, te…
PERLINDUNGAN PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PENGEMBALIAN BARANG OLEH K…
Pasal 6 huruf a dan huruf b Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) menjamin hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan atas barang yang telah diserahkan dan hak untuk menerima perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, dan Pasal 5 huruf b UUPK mewajibkan konsumen untuk beritikad baik dalam setiap transaksi termasuk dalam proses pengembalian barang. Namun, dalam pelaksanaannya pe…
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM MENGKONSUMSI PRODUK …
ABSTRAK
FIRDHO IRWANDA
SAHATA MUNTHE
2026
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM
MENGKONSUMSI
PRODUK
TEH
KOMBUCHA (Suatu penelitian pada Usaha
“Teh Cheers” di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,73) pp., bibl., tabl.
(Dr. Yusri, S.H.,M.H.)
Pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen mengatur Hak atas kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan merupakan landasan utama yang menjadi prioritas konsumen
…
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ENDORSEMENTANTARA SELEBRITI DENGAN PELAKU USAHA D…
ABSTRAK
NAILA LUTHFIA
ARIQAH,
2025
WANPRESTASI
PADA
PERJANJIAN
ENDORSEMENT ANTARA SELEBRITI
DENGAN PELAKU USAHA DI TIKTOK
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 61), pp., bibl.
Wardah, S.H., M.H., LL.M.
Perjanjian endorsement harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana
diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) yaitu syarat sahnya suatu perjanjian dan semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang…
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA PROMOSI ANTARA CONTENT CREATOR…
Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kewajiban para pihak dalam melaksanakan prestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1234 KUHPerdata menunjukkan bahwa setiap pihak harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Namun, dalam perjanjian jasa promosi antara content creator dan pelaku usaha UMKM masih sering terjadi wanprestasi, terut…
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI MEK…
E-Purchasing dengan sistem katalog elektronik diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor. 16 Tahun 2018 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog. Secara normatif peraturan ini telah mengatur tatacara dan mekanisme e-katalog yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha namun dalam pelaksanaannya…
