Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK MELALUI SISTEM DRO…

SYUHADA AKHBAR

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya kepada konsumen, dan menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli elektronik melalui sistem dropship dan bagaimana pertanggungjawaban dropshipper dan distributor kepada konsumen yang mengalami kerugian atas wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan b…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA MAKANAN OLAHAN BEKU YANG TIDAK ME…

Nadia Ramdayani

Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam memproduksi suatu produk wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, akan tetapi masih ditemukan produk makanan olahan beku yang beredar tanpa adanya informasi komposisi bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut. Tujuan penelitian ini untuk me…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA BECAK KONVENSIONAL T…

PUTRI ZAHARA PHONNA

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang Perbuatan Melanggar Hukum, dalam Pasal tersebut dikatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Meski perbuatan dan sanksi tersebut telah diatur, tetapi pelaku usaha becak konvensional yang melakukan perbuatan melawan hukum masih ditemukan di Kota Banda Aceh ini, khususnya di penyeberangan Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Ac…

NEPOTISME DALAM PENYALURAN BANTUAN PELAKU USAHA OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PER…

Helma Yuria Putri

Penelitian ini bertujuan untuk melihat nepotisme yang terjadi dalam pendistribusian bantuan pelaku usaha dan konflik yang terjadi antara masyarakat dan Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah 6 informan. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dila…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2022
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PERBAIKAN (REPARASI) TAS DALAM HAL TERJADINY…

Firman Noor

ABSTRAK FIRMAN NOOR 2017 TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PERBAIKAN (REPARASI) TAS DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (vi, 62) pp., tabl., bibl. (SYAMSUL BAHRI, S.H.I, M.A.) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya s…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PELAKU USAHA BERAS TANGSE OPLOSAN (…

Chairul Ikhsan

ABSTRAK (Wardah, S.H., M.H., LL.M.) Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam Pasal 1, 3 dan 9. Namun pada ke…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JAHIT PAKAIAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI (SUAT…

Ikramullah Almar

Pasal 1338 KUHPerdata menetapkan bahwasanya semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pelaku usaha jasa jahit pakaian dalam menjalankan usahanya melakukan kesepakatan dengan pelanggan yang kemudian menjadi suatu perjanjian bagi kedua belah pihak. Kesepakatan ini di lakukan dengan pengukuran, pemilihan model ataupun bentuk jahitan, pemilihan jenis bahan, pembayaran …

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DEPOT AIR DALAM PENERAPAN KUALITAS STANDAR MUTU A…

Sari Ramadhana

i ABSTRAK Sari Ramadhana, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DEPOT AIR DALAM PENERAPAN KUALITAS STANDAR MUTU AIR MINUM ISI ULANG DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 59), pp.,bibl.,app. 2016 (Dr. Sri Walny Rahayu, SH., M.HUM) Tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen diatur oleh norma Pasal 19 UUPK Tahun 1999 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha jo Pasal 3 Permenkes Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Hygiene Sani…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP HAK ATAS INFORMASI HARGA PADA MENU MAKAN…

Kiagus Tajudin Fajar

ABSTRAK TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP HAK ATAS INFORMASI HARGA MENU MAKANAN DI RUMAH MAKAN (Suatu Penelitian yang pada Rumah Makan di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 55) pp.,bibl. Kiagus Tajudin Fajar, 2019 Rismawati, S.H., M.Hum. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 (UUPK) Pasal 4 huruf c menentukan konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Namun kenyataannya k…

  • FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

KEWAJIBAN PENCANTUMAN INFORMASI PADA LABEL PRODUK KOSMETIK OLEH PELAKU USAHA …

YULIA SUSANTRI

KEWAJIBAN PENCANTUMAN INFORMASI PADA LABEL PRODUK KOSMETIK OLEH PELAKU USAHA DIKAITKAN DENGAN HAK KONSUMEN Yulia Susantri* Sri Walny Rahayu** Sanusi*** ABSTRAK Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samp…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK