Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

NEPOTISME DALAM PENYALURAN BANTUAN PELAKU USAHA OLEH DINAS PERINDUSTRIAN, PER…

Helma Yuria Putri

Penelitian ini bertujuan untuk melihat nepotisme yang terjadi dalam pendistribusian bantuan pelaku usaha dan konflik yang terjadi antara masyarakat dan Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah 6 informan. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dila…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2022
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PERBAIKAN (REPARASI) TAS DALAM HAL TERJADINY…

Firman Noor

ABSTRAK FIRMAN NOOR 2017 TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PERBAIKAN (REPARASI) TAS DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (vi, 62) pp., tabl., bibl. (SYAMSUL BAHRI, S.H.I, M.A.) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya s…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PELAKU USAHA BERAS TANGSE OPLOSAN (…

Chairul Ikhsan

ABSTRAK (Wardah, S.H., M.H., LL.M.) Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam Pasal 1, 3 dan 9. Namun pada ke…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JAHIT PAKAIAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI (SUAT…

Ikramullah Almar

Pasal 1338 KUHPerdata menetapkan bahwasanya semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pelaku usaha jasa jahit pakaian dalam menjalankan usahanya melakukan kesepakatan dengan pelanggan yang kemudian menjadi suatu perjanjian bagi kedua belah pihak. Kesepakatan ini di lakukan dengan pengukuran, pemilihan model ataupun bentuk jahitan, pemilihan jenis bahan, pembayaran …

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DEPOT AIR DALAM PENERAPAN KUALITAS STANDAR MUTU A…

Sari Ramadhana

i ABSTRAK Sari Ramadhana, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DEPOT AIR DALAM PENERAPAN KUALITAS STANDAR MUTU AIR MINUM ISI ULANG DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 59), pp.,bibl.,app. 2016 (Dr. Sri Walny Rahayu, SH., M.HUM) Tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen diatur oleh norma Pasal 19 UUPK Tahun 1999 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha jo Pasal 3 Permenkes Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Hygiene Sani…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP HAK ATAS INFORMASI HARGA PADA MENU MAKAN…

Kiagus Tajudin Fajar

ABSTRAK TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP HAK ATAS INFORMASI HARGA MENU MAKANAN DI RUMAH MAKAN (Suatu Penelitian yang pada Rumah Makan di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 55) pp.,bibl. Kiagus Tajudin Fajar, 2019 Rismawati, S.H., M.Hum. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 (UUPK) Pasal 4 huruf c menentukan konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Namun kenyataannya k…

  • FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

KEWAJIBAN PENCANTUMAN INFORMASI PADA LABEL PRODUK KOSMETIK OLEH PELAKU USAHA …

YULIA SUSANTRI

KEWAJIBAN PENCANTUMAN INFORMASI PADA LABEL PRODUK KOSMETIK OLEH PELAKU USAHA DIKAITKAN DENGAN HAK KONSUMEN Yulia Susantri* Sri Walny Rahayu** Sanusi*** ABSTRAK Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samp…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA AKTUIL TAILORRNTERHADAP WANPRESTASI YANG TERJADI RND…

T. FERDY AZHARI

ABSTRAK T.FERDY AZHARI, TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA AKTUIL TAILOR TERHADAP WANPRESTASI YANG TERJADI DALAM PERJANJIAN JAHIT-MENJAHIT 2014 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 54) pp, tabl, bibl. KADRIAH, S.H., M.Hum. Pasal 1338 KUHPerdata menetapkan bahwasannya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pelaku usaha jasa jahit-menjah…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA SWALAYAN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG MEMILIKI CA…

YANGKANA ANUGRAH ICHWAN

ABSTRAK YANGKANA ANUGRAH ICHWAN, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA 2014 SWALAYAN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG MEMILIKI CACAT TERSEMBUNYI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 50) pp,. tabl,. bibl. T. HAFLISYAH, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa, “pelaku usaha dilarang menawarkan, atau menjual produk yang seolah olah tidak memiliki cacat tersembunyi, namun pada prakteknya dilapan…


    SERVICES DESK