Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI SAB…

Fachrurrazi Idram

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAISABANGTERHADAP LALU LINTAS BARANG DARI PELABUHAN BEBAS SABANG Fachrurrazi Idram Efendi Mohd. Din ABSTRAK Kawasan Sabang melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kawasan Bebas Sabang merupakan kawasan yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. Terhad…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

STUDI KONSERVASI BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI DALAM KAWASAN PENGEMBANGAN PELABUHA…

Albina A. Rahman

ABSTRAK Kota Sabang banyak terdapat bangunan cagar budaya yang dibangun sejak tahun 1880-an. Bangunan cagar budaya ini sebagian berada di pinggiran teluk Sabang. Keberadaan bangunan cagar budaya ini belum terdata dengan baik sehingga belum adanya rencana detail pelestarian dan pengembangan potensi bangunan cagar budaya tersebut. Rencana pengembangan pelabuhan bebas Sabang yang telah ditetapkan sejak tahun 2000 membutuhkan lahan dan fasilitas yang memadai sesuai kebutuhan pengembangan kepe…

  • Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS …

Gita Melisa

Azhari Yahya Mahdi Syahbandir ** *** ABSTRAK Penanaman modal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum dengan cara menempatkan sebagian modal yang dimilikinya di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan dibukanya kembali status Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-U…


    SERVICES DESK