Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGUJIAN KEPUTUSAN DISKRESI YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA …

RAHMAD TOBRANI

PENGUJIAN KEPUTUSAN DISKRESI YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Rahmad Tobrani Syarifuddin Hasyim M. Gaussyah ABSTRAK Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam pe…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENYELESAIAN SENGKETA JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI ACEH

Teuku Firmansyah

Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, hubungan kerja antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Namun dari 14 kontrak jasa konstruksi antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Jasa hanya 4 kontrak yang menyebutkan bentuk penyelesaiannya yakni di Pengadilan, sementara yang lain mengabaikannya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Mengapa tidak dicantumkan penyelesaian sengketa dalam kontrak konstru…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KEWENANGAN GUBERNUR ACEH DALAM PENGGANTIAN PEJABAT ESELON II SETELAH PEMILIHA…

SADRUN PINIM

KEWENANGAN GUBERNUR ACEH DALAM PENGGANTIAN PEJABAT ESELON II SETELAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH Sadrun Pinim Husni Jalil 1 Yanis Rinaldi 2 ABSTRAK 3 Aceh salah satu daerah provinsi yang diberikan status otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh. Muatan yang diatur Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 adalah kewenangan Gubernur Aceh dalam penggantian pejabat eselon II. Dalam penggantian pejabat eselon II telah sesuai d…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF PEJABAT TATA USAHA NEGARA SEBAGAI OBJEK SENGKETA TAT…

RENDI YURISTA

KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF PEJABAT TATA USAHA NEGARA SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA Rendi Yurista Yanis Rinaldi Efendi ABSTRAK Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur konsep keputusan fiktif negatif. Sebuah keputusan disebut fiktif karena sikap diamnya badan atau pejabat tata usaha negara dalam bentuk tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal itu disamakan dengan keputusan tata u…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH PENDIDIKAN, PELATIHAN, BEBAN KERJA, PENGALAMAN KERJA, DAN PEMAHAMAN …

Dede Suryani

PENGARUH PENDIDIKAN, PELATIHAN, BEBAN KERJA, PENGALAMAN KERJA, DAN PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KEMAMPUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OLEH PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA Oleh : Dede Suryani Nim : 1409200070068 Pembimbing : 1. Dr. Ridwan Ibrahim, MM, Ak 2. Dr. rer.pol. Heru Fahlevi, SE, M.Sc ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendidikan, pelatihan, beba…

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN PADA DINAS KABUPATEN ACEH …

NISAUL HASANAH

ABSTRAK NISAUL HASANAH, KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN PADA DINAS KABUPATEN ACEH BARAT DAYA (Suatu Kajian dari Perspektif Gender) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (vii, 79), pp., bibl.,app. (Dr. Syarifuddin Hasyim, SH, M.Hum dan Ishak, SH, MH) Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari 15 dinas dan 8 badan yang bekerja di Pemerintah di Kabupaten Aceh Barat Daya baik di sektor pendidikan, pembangunan, ekonomi, kebudayaan …

PENGANGKATAN PEJABAT KEUCHIK DI KECAMATAN DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA

ISMAIL

Pasal 45 ayat (1) QanunNomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh menyebutkan bahwa penjabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota, namun dalam kenyataannya di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, yang diangkat sebagai pejabat keuchik bukan sekretaris gampong atau aparat Pemerintahan Daerah. Karena itu yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan pengang…


    SERVICES DESK