Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS KELAYAKAN USAHATANI KAKAO (THEOBROMA CACAO LINN) SISTEM KEBUN CAMPUR…

Julinarwati

Dalam hal membangun suatu usahatani yang baik diperlukan perencanaan dan perhitungan yang matang salah satunya dengan mempertimbangkan aspek finansial. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kelayakan usahatani kakao (Theobroma Cacao Linn) di Desa Krueng Lala Kecamatan Mila Kabupaten Pidie secara finansial. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode Survey. Proses pengambilan sampelnya menggunakan metode purposive sampling. Pada metode penelitian ini digunak…

PENDAPATAN USAHATANI KAKAO DI KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH UTARA

Sri Sariyuwita

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh luas lahan, modal dan jam kerja terhadap pendapatan usahatani kakao di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Penelitian ini menggunakan data primer melalui pengamatan dan wawancara langsung serta data sckunder yang diperoleh dari dinas Perkebunan dan Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Dinas Pertanian Provinsi Naggroe Acch Darussalam, Badan Pusat Statistik (BPS) Nanggroe Aceh Daarussalam, dan Instansi te…

ANALISIS PRODUKSI DAN PENDAPATAN USAHATANI KAKAO RAKYAT DI KABUPATEN PIDI…

Teuku Muhalil

Penelitian ini bertujuan untul merganalisis seberapa besar pengaruh luas lahan, tenaga kerja, material pupuk, dan teknologi terhadap produksi kakoa rakyat di kabupaten Pidie Jaya. Untuk mengetahui efisiensi penggunaan input produksi pada usahatani kakao rakyat. Dan untuk menganalisis tirgkat pendapatan usahatani kakao rakyat di daerah ini. Penelitia ini menggunakan data primer dan skunder Data primer dilakukan dengan cara survei keloksi dan pergambila…

MANAJEMEN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG PA…

MUHAMMAD TAUFIQ

Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memperbaiki tata ruang kota sekaligus meningkatkan kapasitas pasar tradisional sebagai ruang ekonomi masyarakat. Meskipun relokasi telah dilaksanakan sejak 2020, dinamika yang muncul pasca pemindahan menunjukkan bahwa pengelolaan pasar masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari penurunan pendapatan pedagang, keterbatasan fasilitas pendukung, hingga belum optimalnya penataan ruang aktivitas perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manaj…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PERBEDAAN PENDAPAT (DISSENTING OPINION) OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TIND…

Amna Bararah

Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dapat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga putusan pengadilan memegang peranan penting dalam pemberantasannya. Namun, tidak selalu terjadi kesepakatan bulat dalam pen…

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENERAPAN SANKSI TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BE…

MUKHLIS

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENERAPAN SANKSI TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA DENGAN PENEGAK HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Mukhlis Faisal** Rizanizarli*** Eddy Purnama**** Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU-PSK) disebutkan, bahwa “saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum unt…

ANALISIS DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA DIN…

Munawar Fajri

Data adalah dasar utama pembangunan pendidikan berkualitas. Kualitas kebijakan bergantung pada data akurat, valid, dan mutakhir. Tanpa itu, kebijakan berisiko tidak efektif. DAPODIK berperan sebagai basis data terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Namun, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Jaya, pemanfaatannya masih sebatas administrasi, seperti pendataan guru, siswa, dan dana BOS. Padahal, sistem ini berpotensi menjadi dasar keputusan yang lebih akurat, efisien, dan tran…

PERAN AGEN LAKU PANDAI (ACTION LINK) DALAM MENINGKATKAN TRANSAKSI NON TUNAI P…

Reyma Izziaty Gabrina

-

KEABSAHAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN NOTA KES…

Hadya Zuhra

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) mengalami peningkatan di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat kenaikan jumlah perkara dari 271 kasus pada tahun 2019 menjadi 791 kasus pada tahun 2023. Di tengah tingginya angka korupsi tersebut, muncul permasalahan hukum terkait penghentian penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh oleh Polresta Banda Aceh. Penghentian tersebut di…

PENETAPAN STATUS TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA…

Tasniem Salsa Biela Putra

Penetapan tersangka dalam proses penyidikan diatur pada Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyebutkan adanya bukti permulaan yang cukup, hal tersebut dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa minimal dua alat bukti yang sah agar dapat ditetapkan seseorang menjadi tersangka mengenai jangka waktu dan perpanjangan penyidikan di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian terhadap…


    SERVICES DESK