Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



ANALISIS PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH (DOKA) TERHADAP PENGENTASAN KEM…

ANNISA AULIA

ABSTRAK Aceh sebagai daerah dengan status otonomi khusus telah menerima Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) hampir Rp100 triliun sejak tahun 2008 hingga 2023. Meskipun alokasi dana yang sangat besar tersebut, Aceh masih tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera, dengan persentase penduduk miskin mencapai 14,23% pada Maret 2024. Fenomena kesenjangan antara besarnya alokasi dana dengan minimnya penurunan kemiskinan menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS KETENAGAKERJAAN SUATU PERBANDINGAN DI TIGA PROVINSI DAERAH OTONOMI K…

Faisal Ardiansyah

ABSTRAK Judul : Analisis Ketenagakerjaan Suatu Perbandingan Di Tiga Provinsi Daerah Otonomi Khusus Indonesia Penulis : Faisal Ardiansyah NIM : 1901101010102 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Ekonomi Pembangunan Pembimbing : Dr. Putri Bintusy Syathi, S.E., MA Konsentrasi : Ekonomi SDM Dan Ketengakerjaan Ketenagakerjaan merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi karena menunjukkan efektiv…

MATERI MUATAN PERATURAN GUBERNUR DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS ACEH

Frizal

MATERI MUATAN PERATURAN GUBERNUR DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS ACEH Frizal* Eddy Purnama** M. Saleh Sjafei*** M. Gaussyah**** ABSTRAK Kebijakan otonomi khusus merupakan bentuk desentralisasi asimetris yang memberikan kewenangan khusus kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Aceh merupakan daerah dengan sifat khusus dan istimewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sif…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

DINAMISASI PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN KOTA LANGSA MENGHADAPI OTONOMI DAERAH

Makmur Lingga

Pendidikan Menengah Kejuruan merupakan Sub Sistem Pendidikan Nasional. Penyelenggaraanya berpedoman pada kurikulum dengan rencana dan materi pemelajaran memberi nilai yang bermakna terhadap peserta didik, agar tamatan SMK dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja. Akan tetapi kenyataan di lapangan dan pendapat sebagian masyarakat menunjukkan bahwa tamatan SMK banyak yang tidak mampu mandiri dan mendapat kesempatan kerja. Permasalahan penelitian adalah: Apakah kuriku…

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA OTONOMI KHUSUS TE…

Abdul Manan

ABSTRAK Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (Deana Orsus) terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh Populasi penelitian ini adalah 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/kota di Propinsi Aceh dengan jumlah sampel I6 (enam belas) Kabupaten/kota dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009. Variabel dalam penelitian ini adalah PAD, DAU dan Dana Otsus sebagai variabel independen dan Belanja Modal seba…

  • Program Studi Magister Sains Ilmu Akuntansi Unsyiah, Banda Aceh - 2011
  • Baca Selengkapnya

DAMPAK DANA OTONOMI KHUSUS, PENGELUARAN PEMERINTAH DIBIDANG KESEHATAN, DAN DA…

DWITA AURALIA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dana otonomi khusus, dana pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, dan dana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terhadap tingkat kemiskinan di Aceh, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah Aceh dalam mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk mengurangi tingkat kemiskinan. di Provinsi Aceh dari tahun 2015-2022. Penelitian ini dilakukan di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adala…

PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP KONVERGENSI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA …

Irwan Safwadi

Kebijakan otonomi khusus diterapkan di Aceh pada tahun 2006, yang berbeda dalam mengelola transfer fiskal dari pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana otonomi khusus terhadap konvergensi pembangunan manusia di kabupaten/kota selama empat belas tahun (periode 2008-2021) sebagai bentuk evaluasi pembangunan dari pelaksanaan otonomi khusus. Penelitian ini menggunakan kumpulan data panel yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan …

HUBUNGAN OTONOMI KERJA DENGAN KELELAHAN KERJA PADA PERAWAT DI RUMAH SAKIT DI …

Zarra Masyithah

Latar Belakang: Sindrom kelelahan kerja tidak hanya mempengaruhi pekerjaan tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental tenaga kesehatan, khususnya perawat. Paparan stres kerja secara terus menerus, termasuk kurangnya otonomi kerja profesional yang diketahui berperan dalam menyebabkan kelelahan kerja yang berpotensi mengganggu operasional rumah sakit. Metode: Studi potong lintang ini dilakukan pada 335 perawat di rumah sakit di Kota Banda Aceh dengan men…

IMPLEMENTASI DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PADA MASA PANDE…

MUNANDA

ABSTRAK Kabupaten Aceh Utara merupakan kabupaten yang menduduki peringkat pertama sebagai kabupaten paling banyak penduduk miskin, kabupaten Aceh Utara mendapatkan transfer dana otonomi khusus setiap tahun untuk mengentaskan kemiskian sesuai dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pasal 10 ayat (1). Belakangan ini Indones…

STRATEGI PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI PRO…

Tessa aprikindesa

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 183 ayat (1) dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Serta terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2018 pasal 10 ayat (1) menjelaskan tujuan dari pe…




    SERVICES DESK