Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PPAT TERHADAP AKTA TANAH YANG M…

Fitria Ramadhani

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PPAT TERHADAP AKTA TANAH YANG MENIMBULKAN SENGKETA DI KOTA BANDA ACEH Fitria Ramadhani Sri Walny Rahayu** Sanusi*** ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat PPAT), berwenang atas akta yang dibuatnya sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang…

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH…

Lianda Febriani

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TETAP MENJALANKAN JABATANNYA DALAM KONDISI TIDAK SEHAT (Studi Kasus Pada Kantor Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten Bener Meriah) Lianda Febriani Suhaimi Dahlan ABSTRAK Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berkaitan dengan kepastian hukum …

AKIBAT HUKUM KEVAKUMAN JABATAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS (MPWN) ACEH T…

Della Rafiqa Utari

ABSTRAK Menurut Pasal 67 UUJN, perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris perlu adanya pengawasan oleh Pemerintah. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas. Menurut Pasal 69 UUJN, Majelis Pengawas Notaris diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Khususnya Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Aceh Periode 2017-2020 yang berakhir masa jabatannya 28 September 2021, Menteri Hukum dan HAM tidak melakukan pengangkata…

KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT NOTARIS YANG TELAH PENSIUN DALAM PROSES PENGADILAN…

FAUZI MAULANA

KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT NOTARIS YANG TELAH PENSIUN DALAM PROSES PENGADILAN DI KOTA BANDA ACEH Fauzi Maulana , Adwani , Ilyas ABSTRAK Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Dalam kenyataannya, akta protokol notaris yang telah pensi…

KERJASAMA DALAM PENGANGKUTAN PENUMPANG DENGAN PERUBAHAN NAMA KEPEMILIKAN KEND…

Ramazana

Penyelenggaraan usaha pengangkutan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum. Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adapun bagi perorangan yang menyediakan jasa angkutan umum harus bergabung dalam perusahaan pengangkutan dan mengatur hub…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TIDAK SESUAI FORMAT DAN PENGHADAP

Muhammad Alfatahri

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TIDAK SESUAI FORMAT DAN PENGHADAP MUHAMMAD ALFATAHRI* AZHARI** MUAZZIN*** ABSTRAK Pembuatan akta Autentik itu dilakukan oleh notaris salah satunya, sesuai dengan undang-undang jabatan notaris yaitu undang-undang nomor (UU No.) 30 tahun 2004 tentang Jabatan notaris yang kemudian diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang selanjutnya akan disebut dengan UUJN. Keteledoran not…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG LALAI DALAM JUAL BELI H…

Bilhakki

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG LALAI DALAM JUAL BELI HAK GUNA USAHA YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA

KEDUDUKAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN TER…

Nurhasaniah

KEDUDUKAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP PEMERIKSAAN NOTARIS DALAM PROSES PENYIDIKAN Nurhasaniah? Rzanizarli?? Suhaimi??? ABSTRAK Notaris mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasian akta serta Protokol Notris yang ada dalam penyimpanannya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Jabatan Notaris. UUJN memberikan perlindu…

KONSEP DAN PELAKSANAAN TUGAS PROFESI NOTARIS SECARA ELEKTRONIK (ELECTRONIC NO…

Sri Maulina

Pengaruh perkembangan teknologi menyebabkan munculnya konsep Notaris secara elektronik (electronic Notary). Notaris diberikan kewenangan untuk mensertifikasi transaksi secara elektronik melalui Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), Namun yang menjadi masalah adalah belum ada aturan yang jelas dan pedoman yang cukup mengenai cara kerja notaris dengan konsep ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengen…

IMPLIKASI PENCANTUMAN KLAUSULA PELINDUNG DIRI NOTARIS KAITANNYA DALAM KEDUDUK…

Raifina Oktiva

IMPLIKASI PENCANTUMAN KLAUSULA PELINDUNG DIRI NOTARIS KAITANNYA DALAM KEDUDUKAN AKTA AUTENTIK Raifina Oktiva Iman Jauhari** Muazzin*** ABSTRAK Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang bertujuan mengatur tentang anatomi akta autentik yang memuat kehendak para pihak yang kemudian notaris menuangkannya dalam akta autentik. Akta autentik dilarang memasukkan kehendak atau keinginan pribadi notaris yang bersangkutan hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Undang-Undan…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2021
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK