Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH LEMBAGA PEMASYAR…

TEUKU SYAIKHY SYAHDHIWA

ABSTRAK TEUKU SYAIKHY SYAHDHIWA, 2025 PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, (vi,51) pp., bibl. Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Di dalam UU No. 35 Tahun 2009 mendefinisikan penyalahguna narkotika sebagai orang yang menggunakan tanpa hak dan menetapkan sistem pemidanaan ganda (pidana & rehabilitasi). Di dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur pembin…

PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PECANDU NARKOTIKA (SUA…

TEUKU DHAFIR

ABSTRAK TEUKU DHAFIR, (2020) PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PECANDU NARKOTIKA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meureudu) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 52) pp.,bibl.,tabl (Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.) Berdasarkan poin ke-2 (kedua) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 (SEMA 04/2010) tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika dalam lembaga rehabilitasi medis dan reha…

PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIA…

Nita Humaida

ABSTRAK Nita Humaida, 2018 Adi Hermansyah, S.H., M.H Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam Pasal 14 ayat (1) menjelaskan tentang hak-hak narapidana, salah satunya hak untuk mendapatkan remisi. remisi merupakan hak dari setiap narapidana yang harus dipenuhi. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Warg…

PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIA…

Erlinda Safitri

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022tentang Pemasyarakatan menyebutkan hak-hak narapidana, salah satunya hak untukmendapatkan remisi. Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang menjadi hakbagi setiap narapidana termasuk narapidana kasus narkotika, pada prinsipnya remisimerupakan sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undangkepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksan…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI …

NAZARUDDIN

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA Nazaruddin1, Eddy Purnama2, Husni3, Mohd. Din4 Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, namun seringkali dialami oleh anggota kepolisian. Proses penegakan hukum yang diterapkan kepada masyarakat pada umumnya berbeda dengan korban penyalahgunaan di kalangan anggota kepolisian. Masyarakat lebih sering dilakukan direhabilitasi sebagaimana amanat…

KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG…

Rahmat

Banyaknya keuntungan yang didapatkan dari transaksi narkotika, menimbulkan pemikiran pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil dari transaksi narkotika. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang dengan kejahatan narkotika mempunyai hubungan yang saling terkait, namun kewenangan instansi terkait seperti Polri dan BNN belum diatur secara jelas dan tegas dalam UU TPPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan koordinasi penegak hukum dala…

UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASI…

syarifah khairunnisak

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pecegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan, bahwa “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan…

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Y…

TRIANI SARI PUTRI

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Namun dalam kenyataannya, penerapan diversi terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak masih memiliki beberapa hambatan dan masih belum dapat terlaksana dengan maksimal. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim menetapkan diversi dalam peny…

TINDAK PIDANA MENAWARKAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIJUAL (SUATU PENELITIAN …

Dhini Monica

ABSTRAK Dhini Monica, Tindak Pidana Menawarkan Narkotika Golongan I Untuk Dijual (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren) Fakultas HukumUniversitas Syiah Kuala (vi,53,) pp.,tbl.,bibl.,app. (Mahfud, S.H., LL.M) Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotik…

PENGGUNAAN ASAS IN DUBIO PRO REO OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Chairul Anwar

Pasal 183 KUHAP menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan Minimum dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Asas in dubio pro reo merupakan asas hukum yang mempunyai arti jika terdapat keragu-raguan harus diambil yang meringankan hukum. Namun dalam prakteknya hakim kurang mengimplementasikan asas in dubio pro reo seperti dalam Putusan Pengadilan Neger…


    SERVICES DESK