Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ASIMILASI NARAPIDANA NARKOTIKA SAAT PANDEMI COVID-19 (SUATU PENELITIAN DI LEM…

MUHAMMAD ANIEL RAMADHAN. S

ABSTRAK Muhammad Aniel Ramadhan. S (2022) Asimilasi Narapidana Narkotika Saat Pandemi Covid-19 (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54), pp.,tabl.,bibl. Dr. Dahlan, S.H, M.Hum. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulanga…

ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA KELAS II A BANDA …

ARIF FONNA

Dalam rangka penanggulangan dan pencegahan Covid-19 melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (PERMENKUMHAM) Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Hal tersebut menimbulkan keresahan dikalangan publik, keresahan tersebut menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat sehingga ada yang mengklaim bahwa program asimilasi tersebut hanyalah permainan pemerintah mengingat…

PEMBIMBINGAN NARAPIDANA MELALUI PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT (SUATU PENELITIA…

Amtharatil Badriyya

ABSTRAK AMTHARATIL BADRIYYA, (2022) PEMBIMBINGAN NARAPIDANA MELALUI PROGRAM PEMBEBASAN BERSYARAT (Suatu Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 61) pp., tabl., bibl. Mukhlis, S.H., M.Hum. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan, bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk mrlaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.N…

PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN P…

Khairunisa Magfirani

ABSTRAK KHAIRUNISA MAGFIRANI, (2022) PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIB SIGLI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii 65) pp.,bibl.,tabl. (Nurhafifah, S.H., M.Hum.) Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana tecantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana salah satu hak narapidana yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah…

ASIMILASI RUMAH DALAM RANGKA PEMBAURAN NARAPIDANA DI DALAM MASYARAKAT (SUATU …

AHMAD FAHRIZAL

Asimilasi merupakan proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan. Pasal 14 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi merupakan salah satu hak yang dapat diperoleh warga binaan, dalam rangka mempersiapkan warga binaan kembali berintegrasi dengan masyarakat serta memperoleh keterampilan. Namun, kenyataannya pada program asimilasi rumah dilakukan dengan menempatkan narapidana yang menjalani sisa masa hukumannya di …

PEMENUHAN HAK REKREASIONAL TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUS…

Zulyani Mahmud

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mempunyai tugas memberikan pembinaan dan mempenuhi hak-hak anak di dalam LPKA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak melakukan kegiatan rekreasional, Namun di dalam faktanya pemenuhan hak rekreasional anak belumlah terlaksana dengan maksimal selama di LPKA. Maka dengan tidak adanya pemenuhan hak rekreasional terhadap anak di dalam LPKA merupaka…

PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LHOKSEUMAWE

DINA DIAN KHALIDA

Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dinyatakan, bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. kesadaran berbangsa dan bernegara; c. intelektual; d. sikap dan perilaku; e. kesehatan jasmani dan rohani; f. kesadaran hukum; g. reintegrasi sehat dengan masyarakat; h. keterampilan kerja; dan i. latiha…

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK YANG MENGIKUTI IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANAR…

Miftahul Jannah

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK YANGMENGIKUTI IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II B Sigli) Miftahul Jannah* Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.** Dr. Muazzin, S.H., M.H.*** ABSTRAK Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia, yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk anak yang mengikuti ibunya di lembaga pemasyarakatan, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahu…

PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGARNPEMASYARAK…

Afifah Adawiyah

ABSTRAK Afifah Adawiyah 2022 PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A RANTAU PRAPAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp., bibl., tabl.,app. (Tarmizi, S.H., M.Hum) Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dibagian pelayanan kesehatan yang menjelaskan setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan …

PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (SUATU PENELITIAN DI…

T M. Rizqi Setiawan

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan pembinaan merupakan tujuan utama dalam menjalani masa hukuman. Dalam hal pembinaan terdapat penggolongan pembinaan. Hal ini mengacu kepada Pasal 12 ayat 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu salah satu pembinaan berdasarkan jenis kejahatan. Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh 12 warga binaan Lapas Kelas II Banda Aceh adalah Tindak Pidana Terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk men…


    SERVICES DESK