Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG BERSTATUS OVER KAPASITAS (SUATU PENELI…

Farhatun Nadiya

Abstrak - Sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bireuen dilaksanakan sebagai bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pengamanan di Lapas Kelas IIB Bireuen dilakukan melalui perpaduan antara pengawasan fisik dan keamanan dinamis. Meskipun memiliki keterbatasan personel, stabilitas tetap terjaga melalui pendekatan interpersonal yang humanis dan persuasive. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menjelaskan pengamanan …

PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIA…

Erlinda Safitri

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022tentang Pemasyarakatan menyebutkan hak-hak narapidana, salah satunya hak untukmendapatkan remisi. Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang menjadi hakbagi setiap narapidana termasuk narapidana kasus narkotika, pada prinsipnya remisimerupakan sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undangkepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksan…

PEMENUHAN HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKAT KELAS II B …

Yusra Sesma Putri

ABSTRAK YUSRA SESMA PUTRI, 2019 PEMENUHAN HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MEULABOH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,75) pp.,bibl.,tabl. Ainal Hadi, S.H.,M.Hum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam (Pasal 14 huruf j) disebutkan bahwa narapidana berhak untuk mendapatkan hak Asimilasi. Tujuan Asimilasi adalah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan, agar dapat hidup …

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN HAK KESEHATAN WAR…

SHINTA YUANA RIZKI

ABSTRAK Prof. Dr. Faisal A.Rani, S.H., M.Hum. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, merupakan Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pembinaan serta pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Bahwa salah satu hak yang harus diterima oleh Warga Binaan Pemasyarakatan adalah hak…


    SERVICES DESK