TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH JURU PARKIR (SUATU PENELITIAN WIL…
ABSTRAK
BALQIS FARSUNA,
2018 Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Juru Parkir (Suatu Penelitian Wilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe).
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,55) pp., bibl.,tabl.
(Nurhafifah, S.H.,M.Hum.)
Pasal 368 KUHP tentang pemerasan ayat (1) menyebut bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan, untuk memberika…
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MAKANAN SECARA PRE-ORDER MELALUI MEDIA…
ABSTRAK
Amar Maulana,
2025
Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Makanan
Secara Pre-Order Melalui Media Sosial dengan
Sistem COD (Cash On Delivery) (Suatu Penelitian di
kota Lhokseumawe)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,52),pp.,tabl,bibl.
Rismawati, S.H., M.Hum.
Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa kontrak elektronik yakni
perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elekt…
TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN CARA SUMBANGAN (SUATUPENELITIAN DI WILAYAH…
ABSTRAK
SALWA FITRIA,
2019 TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN CARA SUMBANGAN (SuatuPenelitian di Wilayah Hukum di Kota Lhokseumawe)
FakultasHukumUniversitasSyiah Kuala
(v, 72) pp., bibl., tabl
(Ida KeumalaJeumpa, S.H., M.H.)
Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang …
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI IPHONE…
ABSTRAK
RESTA MAULIDYA
2024
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
IPHONE BEKAS DI KECAMATAN BANDA SAKTI
KOTA LHOKSEUMAWE
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(V,60) pp., bibl.,tabl.
(Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum.)
Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pada…
KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA MTS MIS…
Upaya peningkatan prestasi siswa sangat tergantung pada kemampuan guru dalam menguasai kompetensi, baik kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, maupun kompetensi sosial, Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang kompetensi guru, baik dalam perencanaan, pelaksanaan proses belajar mengajar dan evaluasi pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakuk…
EVALUASI KESESUAIAN LAHAN SALAK (SALACCA EDULIS) DI KECAMATAN BLANG MANGAT …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelas kesesuaian lahan Salak Pondoh di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe untuk menetapkan kelas kesesuaian lahan dari lokasi penelitian, diperlukan data karakteristik lahan Data tersebut diperoleh dari pergamatan lapang. pengambilan contoh tanah dan analisis tanah dilaboratorium, kemudian dibandingkan dengan persyaratan tumbuh tanaman salak Penelitian ini dilakukan dengan tahapan (1) persiapan, (2) cek lapang. (3) sur…
EVALUASI KESESUAIAN DAN PENATAGUNAAN LAHAN WILAYAH PEMERINTAH KOTA LHOKSEU…
IMPIANSY AH Evaluasi Kesesuaian dan Penatagunaan Lahan Wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe (Analisis Tataguna Lahan Berdasarkan Tinjauan Agroekologi) di bawah bimbingan M. Rusli Alibasyah sebagai Ketua dan Abubakar Karim sebagai anggota
Upaya peningkatan produktifitas sektor pertanian dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan, memerlukan sistem usahatani spesifik lokasi yang efisien dengan memiliki keunggulan kompetitif dengan m…
- Program Studi Magister Konservasi Sumberdaya Lahan, Banda Aceh - 2004
- Baca Selengkapnya
KUALITAS PELAYANAN PEGAWAI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA…
ABSTRAK
Pelayanan menjadi hal yang sangat penting untuk kita telusuri perkembangannya mengingat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Berlakunya peraturan tersebut akan mengakibatkan interaksi antara aparat dan daerah masyarakat menjadi lebih intern, hal ini ditambah dengan semakin kuatnya tuntutan demokratisasi dan pengakuan ak…