Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEJAHATA…

Syahril

PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN Syahril* Dr. Mohd. Din, S.H., M.H** Dr. Mujibussalim, S.H., M.Hum*** ABSTRAK Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang tidak hanya dapat terjadi pada sector publik, namun bisa juga pada sector swasta seperti perbankan. Perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai, direksi, komisaris, pemegang saham, dan/atau pihak terafiliasi dengan bank yang menyebabkan terjadinya keru…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KONTRADIKSI TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOK…

Ashabul Chairi

ABSTRAK ASHABUL CHAIRI KONTRADIKSI TRANSPARANSI 2018 INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA ACEH DENGAN INDIKASI KORUPSI DI ACEH Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii, 65), pp, tabl, bibl, app. (Ubaidullah, MA) Hak warga negara untuk memperoleh informasi telah diatur dalam pasal 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Amanat UU No. 14 Tahun 2008 telah diimplementasikan dengan baik oleh pemerin…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN PUTU…

Linda Ulfa

PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN PUTUSAN NOMOR : 161/PID.B/2010/PN.BNA DENGAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Linda Ulfa* Mohd. Din** Dahlan Ali*** ABSTRAK Tindak pidana korupsi yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh satu orang, terkadang malah dilakukan oleh beberapa orang. Sehingga dalam proses penegakan hokum pidana sering dipergunakan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang lazim digunakan dalam suatu tindak pidana yang melibatkan lebih da…

MEKANISME PEMBAYARAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Intan Munirah

MEKANISME PEMBAYARAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Intan Munirah* Mohd.Din** Efendi*** ABSTRAKS Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mak…

EKSISTENSI PEMBERI GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT ADANYA LAP…

Nur Mauliddar

EKSISTENSI PEMBERI GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT ADANYA LAPORAN PENERIMA GRATIFIKASI Nurmauliddar* Mohd. Din** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Tindak Pidana Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun ketentuan ini hanya berlaku bagi penerima gratifikasi, sedangkan pemberi gratifikasi diatur dengan ketentuan Pasal 5. Sementara itu Pa…

HUBUNGAN PEMERINTAH ACEH DENGAN LSM ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERN…

ALMUFARID

Tingginya kasus korupsi yang terjadi di Aceh menuntut untuk dilaksanakannya good governance secara pasti. Hubungan kemitraan antara Pemerintah Aceh dengan GeRAK Aceh dan MaTA seakan menjadi keharusan yang akan menjadi langkah awal dalam upaya pemberantasan korupsi di Aceh. Pemberantasan korupsi ini yang kemudian menjadi tolak ukur dari sinergisitas dan efektivitas hubungan yang terjadi dalam mereformasi tata kelola pemerintahan Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA K…

ROBY SAHENDRA

ROBY SAHENDRA, ANALISIS YURIDIS TERHADAP2014 PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,54) pp, tabl, bibl. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menjelaskan bahwa tidak hanya setiap orang saja yang dapat bertanggung jawab tetapi korporasi juga bisa ikut bertanggung jawab apabila melakukan tindak pida…

IZIN PEMERIKSAAN TERHADAP PEJABAT NEGARA DALAM RNPENYIDIKAN TINDAK PIDANA KOR…

Moelly Mariska

ABSTRAK Moelly Mariska, IZIN PEMERIKSAAN TERHADAP PEJABAT NEGARA 2014 DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,55), bibl. (DR. Dahlan, S.H., M.Hum.) Terdapat beberapa aturan hukum yang mengatur tentang adanya keharusan meminta izin apabila ingin melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Hal ini diatur dalam beberapa Undang-Undang yang berbeda…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR:27/PID- T…

RIZKI SEPTIMAULINA

Putusan Nomor: 27/Pid-Tipikor/2012/PT-BNA Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam persidangan, pembuktian tindak pidana korupsi ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi mahkota yang mana ikut terlibat didalam tindak pidana korupsi bersama dengan terdakwa, Eksitensi saksi mahkota dan nilai pembuktiannya telah bertentangan dengan hak-hak terdakwa. Pener…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WAMENA NOMOR: 63/PID.B/2010/PN…

Rio Arapenta Tarigan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara, merupakan dasar hukum pemidanaan oleh majelis hakim dalam putusan Nomor: 63/Pid.B/2010/PN.Wmn. Namun, dasar pemidanaan ini bertolak belakang dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana korupsi…


    SERVICES DESK