Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

RELIGIUSITAS DAN INTENSI KORUPSI PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSTANSI PEMERI…

INDRAYATI SRI M

ABSTRAK Provinsi Aceh merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus dan wewenang dalam mengatur kebijakan di daerah. Salah satunya adalah pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan fakta rentan terindikasi korupsi. Korupsi adalah perilaku menyimpang yang dimanifestasikan dari penyalahgunaan tugas untuk kepentingan pribadi, orang lain dan instansi. Korupsi merupakan tindakan yang dilarang oleh agama, namun perilaku korupsi masih terjadi. Religiusitas seharusnya mejadi pertahanan individ…

PERBANDINGAN KONTROL LINIER DAN TAK LINIER PADA PERMASALAHAN KONTROL OPTIMAL …

SRI HIDAYATI

ABSTRAK Korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan otoritas publik dan telah menjadi subjek penting dalam sejumlah penelitian dalam tiga dekade terakhir. Politisi memiliki banyak kesempatan untuk melakukan korupsi dengan cara mengatur strategi dalam melakukan korupsi agar tetap memiliki popularitas yang tinggi. Terkait dengan maraknya isu korupsi di kalangan politisi, penelitian in…

  • Program Studi Magister Matematika Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN…

Ibsaini

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh) Ibsaini*) Mohd. Din**) Mahdi Syahbandir***) ABSTRAK Korporasi dalam UUPTPK merupakan salah satu subjek hukum yang dapat dibebani pertanggung jawaban pidana. Sejauh ini, di Indonesia pembebanan tanggung jawab pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat jarang …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TING…

Muhamad Gempa Awaljon Putra

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI ACEH Muhammad Gempa Awaljon Putra* Dahlan Ali** Mahfud*** ABSTRAK Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, yang salah satunya adalah Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaannya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh terdapat berbagai capaian…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENETAPAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

R. BAYU FERDIAN

ABSTRAK PENETAPAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh : R. Bayu Ferdian * ) Mohd. Din ?? M. Gaussyah ??? Dalam peradilan tindak pidana korupsi, “adanya” kerugian negara pada sebuah perkara dan besaran nilai kerugian merupakan hal yang sangat penting. Hingga saat ini masih saja terdapat polemik dalam peradilan perkara tindak pidana korupsi, baik pada alat bukti yang dihadirkan maupun penafsiran tentang “kerugian negara” itu sendiri. Walaupun…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KORUPSI DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

RUHUL HAIFA

ABSTRAK Judul : Korupsi dan Kemiskinan di Indonesia Penulis : Ruhul Haifa NIM : 1401101010101 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Ekonomi Pembangunan Pembimbing : M. Ilhamsyah Siregar, S.E., M.A. Konsentrasi : Ekonomi Publik Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara korupsi dengan kemiskinan dan hubungan dua arah antara korupsi dengan kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif dengan menggunakan model Autoregressive…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH KORUPSI TERHADAP KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Baizatul Akman

ABSTRAK Judul : Pengaruh Korupsi terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Nama : Baizatul Akman NIM : 1301101010039 Fak./Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Ekonomi Pembangunan Dosen Pembimbing : Diana Sapha A.H., S.E., M.Si Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh korupsi terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Data sekunder dari tahun 2008-2010 digunakan untuk model regresi data panel yang diterbitkan oleh Transparency International Indonesia dan Bada…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KORUPSI DAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA

Widya Siska Ulandari

ABSTRAK Judul : Korupsi dan Pembangunan Manusia di Indonesia Penulis : Widya Siska Ulandari NIM : 1401101010030 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Ekonomi Pembangunan Pembimbing : M. Ilhamsyah Siregar, S.E., M.A. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara korupsi dengan pembangunan manusia dan hubungan dua arah antara korupsi dengan pembangunan manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif dengan menggunakan model Autoregr…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Ahmad Zulpikar

ABSTRAK Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes) yang sulit dalam pembuktiannya, korupsi sering dilakukan secara terorganisir dan sistimatis, karena melakukan korupsi membutuhkan kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai kepentingan didalamnya, kerjasama berupa kesaksian dari orang-orang yang mengetahui langsung terjadinya korupsi, yang kemudian dikenal dengan whistleblower. Pengaturan whistleblower belum diatur secara khusus, namun secara impl…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENENTUAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TIND…

Teuku Rachmad Kurniawan

PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENENTUAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI ACEH (Studi Kasus Terhadap Perkara No.08/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA) Teuku Rachmad Kurniawan? DR. Dahlan Ali, S.H., M.H.?? DR. M. Gaussyah, S.H., M.H.??? ABSTRAK Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Dalam tahap pemeriksaan di sidang Pen…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK