Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TING…

Muhamad Gempa Awaljon Putra

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TINGGI ACEH Muhammad Gempa Awaljon Putra* Dahlan Ali** Mahfud*** ABSTRAK Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, yang salah satunya adalah Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaannya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh terdapat berbagai capaian…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENETAPAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

R. BAYU FERDIAN

ABSTRAK PENETAPAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh : R. Bayu Ferdian * ) Mohd. Din ?? M. Gaussyah ??? Dalam peradilan tindak pidana korupsi, “adanya” kerugian negara pada sebuah perkara dan besaran nilai kerugian merupakan hal yang sangat penting. Hingga saat ini masih saja terdapat polemik dalam peradilan perkara tindak pidana korupsi, baik pada alat bukti yang dihadirkan maupun penafsiran tentang “kerugian negara” itu sendiri. Walaupun…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KORUPSI DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

RUHUL HAIFA

ABSTRAK Judul : Korupsi dan Kemiskinan di Indonesia Penulis : Ruhul Haifa NIM : 1401101010101 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Ekonomi Pembangunan Pembimbing : M. Ilhamsyah Siregar, S.E., M.A. Konsentrasi : Ekonomi Publik Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara korupsi dengan kemiskinan dan hubungan dua arah antara korupsi dengan kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif dengan menggunakan model Autoregressive…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH KORUPSI TERHADAP KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Baizatul Akman

ABSTRAK Judul : Pengaruh Korupsi terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Nama : Baizatul Akman NIM : 1301101010039 Fak./Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Ekonomi Pembangunan Dosen Pembimbing : Diana Sapha A.H., S.E., M.Si Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh korupsi terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Data sekunder dari tahun 2008-2010 digunakan untuk model regresi data panel yang diterbitkan oleh Transparency International Indonesia dan Bada…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KORUPSI DAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA

Widya Siska Ulandari

ABSTRAK Judul : Korupsi dan Pembangunan Manusia di Indonesia Penulis : Widya Siska Ulandari NIM : 1401101010030 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Ekonomi Pembangunan Pembimbing : M. Ilhamsyah Siregar, S.E., M.A. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara korupsi dengan pembangunan manusia dan hubungan dua arah antara korupsi dengan pembangunan manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif dengan menggunakan model Autoregr…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Ahmad Zulpikar

ABSTRAK Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes) yang sulit dalam pembuktiannya, korupsi sering dilakukan secara terorganisir dan sistimatis, karena melakukan korupsi membutuhkan kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai kepentingan didalamnya, kerjasama berupa kesaksian dari orang-orang yang mengetahui langsung terjadinya korupsi, yang kemudian dikenal dengan whistleblower. Pengaturan whistleblower belum diatur secara khusus, namun secara impl…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENENTUAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TIND…

Teuku Rachmad Kurniawan

PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENENTUAN TUNTUTAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI ACEH (Studi Kasus Terhadap Perkara No.08/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA) Teuku Rachmad Kurniawan? DR. Dahlan Ali, S.H., M.H.?? DR. M. Gaussyah, S.H., M.H.??? ABSTRAK Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Dalam tahap pemeriksaan di sidang Pen…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEJAHATA…

Syahril

PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN Syahril* Dr. Mohd. Din, S.H., M.H** Dr. Mujibussalim, S.H., M.Hum*** ABSTRAK Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang tidak hanya dapat terjadi pada sector publik, namun bisa juga pada sector swasta seperti perbankan. Perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai, direksi, komisaris, pemegang saham, dan/atau pihak terafiliasi dengan bank yang menyebabkan terjadinya keru…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KONTRADIKSI TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOK…

Ashabul Chairi

ABSTRAK ASHABUL CHAIRI KONTRADIKSI TRANSPARANSI 2018 INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA ACEH DENGAN INDIKASI KORUPSI DI ACEH Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii, 65), pp, tabl, bibl, app. (Ubaidullah, MA) Hak warga negara untuk memperoleh informasi telah diatur dalam pasal 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Amanat UU No. 14 Tahun 2008 telah diimplementasikan dengan baik oleh pemerin…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN PUTU…

Linda Ulfa

PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN PUTUSAN NOMOR : 161/PID.B/2010/PN.BNA DENGAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Linda Ulfa* Mohd. Din** Dahlan Ali*** ABSTRAK Tindak pidana korupsi yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh satu orang, terkadang malah dilakukan oleh beberapa orang. Sehingga dalam proses penegakan hokum pidana sering dipergunakan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang lazim digunakan dalam suatu tindak pidana yang melibatkan lebih da…


    SERVICES DESK