Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI (SU…

NYAK INTAN NABILA

Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan anak dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Selanjutnya Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang sanksi pelaku eksploitasi anak disebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan …

PERAN BADAN REINTEGRASI ACEH (BRA) TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK KORBAN KONFLIK…

T. YUM MAHARDIKA

Pada tahun 2005, setelah melewati beberapa tahap proses perundingan Pemerintah RI dan pihak GAM mencapai kesepakatan damai dengan menghasilkan MoU Helsinki antara keduannya pada 15 Agustus 2005. Kesepakatan perdamaian menandai berakhirnya konflik yang berlangsung selama hampir tiga dekade di provinsi Aceh. Petinggi politik yang mewakili kedua belah pihak secara publik berkomitmen untuk mempertahankan perdamaian. Namun keberlangsungan MoU Helsinki ini pada dasarnya bergantung pada bagaimana re…

KONSEP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PELINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL …

NURSITI

Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini kemudian dipertegas secara eksplisit dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 28I Ayat (2) secara tegas dijamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, termasuk jenis kelamin dan berhak mendapatkan pelin…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (SUATU PE…

RAIHAN NABILA

ABSTRAK RAIHAN NABILA, (2024) PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 63) pp.,tabl.,bibl. Tarmizi, S.H., M.Hum. Pasal 71 D ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana kejaha…

JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MA…

Sukma Ningsih

Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”. Namun nyatanya walaupun sudah ada sanksi yang tegas dalam Qanun, mas…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON NOMOR: 1/JN-ANAK/20…

RISTY NABILA

Kedudukan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana telah diakui secara sah dalam KUHAP namun menurut pembentuk undang-undang anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka anak tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, Dalam kasus yang terjadi di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon, Anak korban Jarimah Pemerkosaan memberikan keterangannya tanpa disumpah dalam proses pembuktian di muka persidangan sebagai saksi korban. Kesaksi…

PENGALAMAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN RUMAH…

Indah Pinta Sari

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SYIAH KUALA FAKULTAS KEPERAWATAN PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN TESIS 20 Juli 2023 xiv + V BAB + 148 halaman + 2 tabel + 6 skema + 1 gambar + 17 lampiran INDAH PINTA SARI 1812101010005 PENGALAMAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA: SUATU STUDI KASUS DI KOTA BANDA ACEH ABSTRAK Perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengalami kecemasan yang sangat tin…

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI SHORT MESSAGE SERVISE (…

MUNAWAR

ABSTRAK MUNAWAR, (2022) Perlindungan Korban Tindak Pidana Pengancaman Melalui Short Message Servise (SMS) (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhouksemawe) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( vi, 59 ), pp.,tabl.,bibl. Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Dalam pasal 29 Jo Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yan…

KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN STATUS KORBAN PADA KASUS REVENGE PORN …

Andri Agustian

Indonesia belum mempunyai payung hukum terkait perlindungan korban revenge porn yang belum cukup kuat, pengaturan tentang perbuatan revenge porn saat ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”, Namun pasal tersebut te…

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TAN…

Hasna Putri

Angka kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sehingga hal ini jika tidak diatasi, maka tentu memberikan dampak terhadap para korban. Oleh karena itu pemerintah Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab untuk melakukan kebijakan tegas terhadap penanganan KDRT. Namun dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga masih terdapat kendala sehingga kasus terus mengalami kenaikan. Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap KDRT dengan membentuk UPTD PPA Kota Banda…


    SERVICES DESK