Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

TANTHAWI

KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA TANTHAWI HUSNI DJALIL ADWANI MAHDI SYAHBANDIR ABSTRAK Pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan kewenangan penyidikan kepada penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, maupun dalam Undang-Undang pidana materiil yakni …

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

KEWENANGAN PENYIDIK MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADA…

Geubrina Raseuki

ABSTRAK Geubrina Raseuki 2017 Kewenangan Penyidik Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,72) pp., bibl. Rizanizarli, S.H., M.H. Penyidik berwenang menghentikan perkara berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP. Penghentian penyidikan suatu perkara pidana haruslah berdasar dan tidak boleh selain da…

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MEMECAH BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI W…

Muhammad Taufiq

ABSTRAK MUHAMMAD TAUFIQ, 2017 KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MEMECAH BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( v, 57 ) pp., tabl., bibl. (IDA KEUMALA JEUMPA, S.H., M.H.) Pemecahan berkas perkara (splitsing) diatur dalam Pasal 142 KUHAP dimana pemecahan berkas perkara (splitsing) merupakan domain penuntut umum dan prosesnya dilakukan penyidik setelah adanya permintaan penuntut umum. Namun dalam …


    SERVICES DESK