Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPE…
Surya Denta
KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Surya Denta* Ilyas** Muazzin*** ABSTRAK Pasal 144 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa Aceh merupakan daerah yang mempunyai kekhususan dan keistimewaan, lebih lanjut dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun sampai saat ini Pemerintah Aceh masih menggunakan UU Nomor …
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAT…
CUT AZZUHRA FADHILAH
Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membuat pemerintah kabupaten/kota kehilangan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan di daerahnya. Provinsi Aceh sebagai salah satu satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tetap member…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
STATUS TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA PT USAHA SEMESTA JAYA DI KABUPATEN NAGAN RAYA
RINI PUTRI UTAMI
STATUS TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA PT USAHA SEMESTA JAYA DI KABUPATEN NAGAN RAYA Rini Putri Utami Ilyas Ismail Sulaiman ABSTRAK Berdasarkan dan Pasal 2 ayat (2) Huruf a UUPA menyatakan bahwa hak menguasai Negara memberikan wewenang kepada Negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Artinya demi kepastian hukum soal penguasaan/kepemilikan atas tanah yang HGUnya berakhir, maka tanah tersebut dik…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya