KEWENANGAN BUPATI TERHADAP PROSES PEMINDAHAN TUGAS (MUTASI) KEPALA SEKOLAH (S…
ABSTRAK
ADE MEYZA FARMASI, KEWENANGAN BUPATI TERHADAP
2014 PROSES PEMINDAHAN TUGAS (MUTASI)
KEPALA SEKOLAH (STUDI KASUS MUTASI KEPALA SEKOLAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala. (x, 76), pp., bibl., app.
(Dr. Mujibussalim, SH.,M.Hum dan Dr. Effendi Hasan, MA)
Kewenangan bupati dalam melaksanakan mutasi dijamin oleh peraturan pemerintah No. 9 tahun 2003, sehingga segala bentuk mutasi yang dilakukan oleh bupati dalam sa…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2014
- Baca Selengkapnya
PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DALAM PEMBENTUKAN QANUN SYARIAT ISLA…
Provinsi Aceh yang berstatus istimewa dan khusus membuat penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Kehadiran lembaga MPU diharapkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh akan lebih terkoordinir dan dapat berlangsung di semua aspek kehidupan masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya, peran MPUsebagai pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam pembentukan sebuah rancangan qanun Aceh ternyata belum berjalan dengan baik. Penelitian ini …
KEWENANGAN ANTARA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH DENGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PE…
ABSTRAK
Kata Kunci: Kewenangan, MPD dan LPMP
Judulpenelitian ini adalah Kewenangan Antara Maelis Pendidikan Daerah Dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Aceh. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja kewenangan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) terhadap Peningkatan mutu pendidikan Aceh dan apa saja kewenangan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) terhadap peningkatan mutu pendidikan Aceh.Tujuan penelitian ini adalah untuk me…
