ANALISIS KOMPARATIF KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PEMEKARAN DENGAN DAERA…
Penelitian ini ini dilakukan untuk mendeskripsikan perkembangan kinerja keuangan daerah pemekaran dengan induknya, dan menguji perbedaan kinerja keuangan diantara keduanya. Kinerja keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini ditinjau dari indeks kinerja keuangan pemerintah daerah (IKKPD), tingkat desentralisasi fiskal, pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan pajak dan retribusi daerah, pertumbuhan belanja pegawai, pertumbuhan belanja modal, dan rasio belanja modal terhadap total…
- Program Studi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LA…
PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA PEMERINTAH ACEH
Oleh : Putri Dida Nurida
NIM : 1309200070040
Pembimbing : 1. Dr. Syukriy Abdullah, SE, M.Si, Ak.
2. Dr. Mulia Saputra, SE, M.Si, Ak. CA
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, akuntabilitas dan tranparansi laporan keuangan secara simultan terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerint…
- Program Studi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN…
PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH TERHADAP
KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
(Studi pada Satuan Kerja Perangkat Aceh)
Oleh: Mustaruddin
NIM. 1509200070052
Pembimbing: 1. Dr. Ridwan Ibrahim, MM, Ak
2. Dr. Aliamin, M.Si, Ak
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan akuntansi
berbasis akrual, sistem pengendalian intern, dan pengelolaan aset daerah baik
secara bersama-sama maupu…
- Program Studi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
POLITIK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (STUDI PENYEBAB KETERLAMBATAN PENGESAHAN…
ABSTRAK
Pasca berlaku Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, daerah diberikan kewenangan
mengelola potensi daerahnya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Namun dalam
perjalanan banyak menimbulkan probematika, salah satunya mengenai pengelolaan
keuangan daerah. Problematika pengelolaan keuangan di Provinsi Aceh seringnya
terlambat pengesahan APBA dari batas normal. Keterlambatan pengesahan APBA
berdampak pada daya serap anggaran dan ketersedian lapangan kerja. Ketertarikan
penulis mela…
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya