Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM PASAL 2 AY…

Munawwar Hamidi

ABSTRAK Ketidakjelasan konsep unsur kerugian perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), hingga kini belum memiliki definisi normatif maupun lembaga resmi yang berwenang menetapkannya. Ketidakpastian tersebut menimbulkan problem yuridis dalam praktik penegakan hukum, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah kualifikasi delik korupsi menjadi delik materiil, sehingga pembuktian uns…

INVENTARISASI DAN ANALISIS KERUGIAN EKONOMI AKIBAT SERANGAN RAYAP PADA BANGUN…

muslim

Penelitian mengenai inventarisasi rayap dan analisis kerugian ekonomi akibat serangan rayap pada bangunan sekolah di Kota Banda Aceh berlangsung dari Maret sampai September 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis rayap yang menyerang bangunan sekolah di Kota Banda Aceh, memetakan penyebaran rayap dan menganalisis besarnya kerugian ekonomi akibat serangan rayap terhadap bangunan sekolah di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan me…

PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA …

Thahirah Ananda Putri

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pidana tambahan berupa uang pengganti bagi terpidana korupsi yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dilakukannya. Tetapi, dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Banda Aceh terdapat putusan yang menetapkan uang pengganti dan terdapat pula putusan yang tidak menetapkan putusan uang pengganti kepada terpidananya. Tujuan pe…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN PENGGUNA NOMOR TELEPON YANG DI DAUR U…

SITI FARUL BALQIS

Lampiran BAB II huruf D Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional, memberikan kewenangan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi untuk melakukan daur ulang nomor telepon seluler. Pelaksanaan daur ulang nomor telepon di GraPARI Telkomsel Kota Banda Aceh dapat merugikan pengguna lama dan pengguna baru di kota Banda Aceh, karena berpotensi disalahgunakan oleh orang lain, seperti data dari pe…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PROMOSI SECARA TIDAK BENAR (SUATU PENELITIAN P…

Ahmad Fikri. S

Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) menentukan bahwa ”Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”. Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUPK menentukan bahwa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan, dan apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran ter…

TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MERUGIKAN KONSUM…

Tiara Pebrina Raseki

Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Namun kenyataannya, tindak pidana tersebut tetap terjadi dan terdapa…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP JASA PELAYANAN SERVIS SEPEDA MOTOR …

Amanda

Pasal 4 huruf h UUPK menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Selanjutnya, Pasal 7 huruf c UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Namun, kenyataannya masih ada bengkel Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) yang melakukan penyedotan bahan bakar minyak dari tangki sepeda motor milik konsumen ketika serv…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP YANG MENGALAMI KERUGIAN …

RIFKA ANNISA

Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan agar konsumen beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibanding dengan pelaku usaha yang lebih kuat dalam hal perdagangan. Segala proses kegiatan jual beli harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha. Namun pada proses bertransaksi secara online, kerugian tidak hanya dialami oleh konsumen, na…

ANALISIS POTENSI KERUGIAN PADA BANGUNAN BERDASARKAN KAJIAN PROBABILISTIK DAN …

Muhammad Daffa Al Farizi

Gempa bumi akan terjadi pada suatu segmen yang sama pada ratusan hingga ribuan tahun yang akan datang, sehingga probabilistik kejadian tsunami yang timbul akibat gempa bumi cenderung memiliki potensi periode ulang yang sama dengan kejadian gempa bumi. Berdasarkan kejadian tsunami yang terjadi akibat gempa bumi, maka akan diidentifikasikan permasalahan yang akan diteliti adalah menentukan potensi kerapuhan dan kerugian pada bangunan akibat genangan tsunami yang terjadi akibat tsunami berdasark…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN TANPA MASA KEDALUWARSA PADA …

Tasya Rizka Zulvia

Pasal8ayat(1) huruf gUndang-UndangNomor 8Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menyebutkan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Persaingan global yang terjadi membuat pelaku usaha selaku produsen makanan kemasan menghalalkan segala cara untukmendapatkan keuntungan, salah satun…


    SERVICES DESK