Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN TRANSAKSI RNMETERAI ELEKTRONIK (SUATU…

Tasya Rizka Zulvia

Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi sistem administrasi dan legalitas dokumen, termasuk pemberlakuan meterai elektronik (e-meterai) yang diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengesahan dokumen elektronik yang membentuk hubungan hukum perdata antara masyarakat selaku konsumen dengan distributor resmi selaku penjual e-meterai. Dalam praktiknya, penjualan e-meterai oleh distributor resmi mengalami sejumlah kendala dalam proses distribusi kepada konsumen.…

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DALAM KEGIATAN …

Cut Tiya Ascasari

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TERHADAP HAK ATAS TANAH DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN KRUENG BARO ACEH SELATAN Cut Tiya Ascasari , Ilyas Ismail , Siti Rahmah ABSTRAK Pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum memerlukan pengadaan tanah yang berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang meliputi asas kemanusiaan, kea…

REFORMULASI REGULASI PERAMPASAN ASET PADA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI…

Firmansyah

REFORMULASI REGULASI PERAMPASAN ASET PADA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA Firmansyah; Rizanizarli; Sri Walny Rahayu; Zahratul Idami ABSTRAK Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur perampasan aset hasil tindak pidana korupsi masih lemah. Hal ini dikaren…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PERBANKAN T…

Rahmat Fajri

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XIV/2016 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 603 dan Pasal 604, mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara yang telah nyata (actual loss), bukan potensi kerugian (po…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM PASAL 2 AY…

Munawwar Hamidi

ABSTRAK Ketidakjelasan konsep unsur kerugian perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), hingga kini belum memiliki definisi normatif maupun lembaga resmi yang berwenang menetapkannya. Ketidakpastian tersebut menimbulkan problem yuridis dalam praktik penegakan hukum, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah kualifikasi delik korupsi menjadi delik materiil, sehingga pembuktian uns…

INVENTARISASI DAN ANALISIS KERUGIAN EKONOMI AKIBAT SERANGAN RAYAP PADA BANGUN…

muslim

Penelitian mengenai inventarisasi rayap dan analisis kerugian ekonomi akibat serangan rayap pada bangunan sekolah di Kota Banda Aceh berlangsung dari Maret sampai September 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis rayap yang menyerang bangunan sekolah di Kota Banda Aceh, memetakan penyebaran rayap dan menganalisis besarnya kerugian ekonomi akibat serangan rayap terhadap bangunan sekolah di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan me…

PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA …

Thahirah Ananda Putri

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pidana tambahan berupa uang pengganti bagi terpidana korupsi yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dilakukannya. Tetapi, dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Banda Aceh terdapat putusan yang menetapkan uang pengganti dan terdapat pula putusan yang tidak menetapkan putusan uang pengganti kepada terpidananya. Tujuan pe…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN PENGGUNA NOMOR TELEPON YANG DI DAUR U…

SITI FARUL BALQIS

Lampiran BAB II huruf D Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional, memberikan kewenangan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi untuk melakukan daur ulang nomor telepon seluler. Pelaksanaan daur ulang nomor telepon di GraPARI Telkomsel Kota Banda Aceh dapat merugikan pengguna lama dan pengguna baru di kota Banda Aceh, karena berpotensi disalahgunakan oleh orang lain, seperti data dari pe…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PROMOSI SECARA TIDAK BENAR (SUATU PENELITIAN P…

Ahmad Fikri. S

Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) menentukan bahwa ”Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”. Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUPK menentukan bahwa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan, dan apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran ter…

TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MERUGIKAN KONSUM…

Tiara Pebrina Raseki

Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Namun kenyataannya, tindak pidana tersebut tetap terjadi dan terdapa…


    SERVICES DESK