Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSTORSI (SUATU PENELITIAN DI WILA…

Syarifah Fathimah

Pasal 27B jo Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut ketentuan tentang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya; memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau m…

TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA–SAMA (SUATU PENELITIA…

Nanda Alhaya

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 170 ayat (1) yang mengatakan “Barangsiapa dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”, namun dalam kenyataannya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama masih terjadi di Wilayah Pengadilan Negeri Sigli. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya, hambatan serta upaya p…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN (…

Fatimah Zahara Nasution

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya prosedur tersebut sudah dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh namun tindak pidana anak dengan kekerasan yang terus marak terjadi menyebabkan kendala dalam penerapan prosedur agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk m…

STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PEREMP…

ASMAUL HUSNA

ABSTRAK Asmaul Husna (2024). Strategi Kepolisian Dalam Menangulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perempuan Dan Anak Di Kota Banda Aceh. [Skripsi. Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Dr. Muhammad Yunua, S.Pd., M.Pd. dan Ridayani, S.H., M.H. Tujuan pada penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual Perempuan dan anak di Banda Aceh. 2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanganan kasus kekerasa…

  • Fakultas KIP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (SUAT…

QASTHARI IZZATIL ISMAH

Dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa : “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun terhadap pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah suatu pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”. Meskipun perbuatan pencurian dengan kekerasan telah diatur …

STUDI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKA…

CUT AYA SOFIA SHAFIRA

Pada Putusan Nomor 258/Pid.B/2019/PN-Ckr tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan mati, terdakwa Bayu Segara dan terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda bersama rekan-rekannya melakukan pencurian. Jaksa penuntut umum menggabungkan kedua terdakwa dalam satu berkas perkara walaupun keduanya memiliki kualitas perbuatan yang berbeda. Dakwaan yang digunakan jaksa penuntut umum berbentuk dakwaan alternatif, dengan dakwaan kesatu menggunakan Pasal 365 ay…

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Dina Shofia

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ABSTRAK Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa asas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berdasar pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta tujuan utama pengaturan kekerasan seksual yang berorientasi pada korban. Korban kekerasan seksual terhadap …

PENDAMPINGAN HUKUM OLEH ADVOKAT TERHADAP TERSANGKA ANAK DALAM TINDAK PIDANA K…

Sintia Wulandari

Abstrak - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur perlindungan hukum untuk anak yang berhadapan dengan hukum, di mana peran advokat sangat penting untuk memastikan keadilan dan melindungi hak anak. Pasal 64 huruf c menyatakan bahwa setiap anak harus didampingi advokat dalam proses peradilan pidana, meskipun sering kali hal ini tidak terpenuhi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pendampingan hukum oleh advokat dalam kasus kekerasan seksual dan hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan…

HUBUNGAN PEMAAFAN DENGAN RESILIENSI PADA IBU YANG MEMILIKI ANAK PENYINTAS KEK…

Wulan Tursina

ABSTRAK Kekerasan seksual merupakan suatu perilaku intimidasi yang berkaitan dengan keintiman atau hubungan seksual yang dilakukan secara paksa oleh pelaku terhadap korban, sehingga menyebabkan korban menderita secara mental, materi dan fisik. Dampak kekerasan seksual tidak hanya dirasakan oleh anak yang menjadi penyintas kekerasan seksual, namun juga dirasakan ibu saat mengetahui anak menjadi penyintas, sehingga mengakibatkan kesehatan mental yang terganggu seperti pikiran yang tidak fokus,…

DUALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI ACEH …

Wahyu Kuncoro

DUALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI ACEH ANTARA WILAYATUL HISBAH DAN PENYIDIK KEPOLISIAN Wahyu Kuncoro1, Husni2, Efendi3, M. Gaussyah4 Penyidikan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak menurut ketentuan Pasal 133 UU Pemerintahan Aceh masih terjadi dualisme, karena masing-masing Penyidik Polri dan Penyidik PPNS dapat melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Akibat, sebagian kasus pelecehan seksual terhadap anak diajukan kepada Penyidik PPNS dan…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK