Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL …

RAMADHANTY PUTRI BUNGSU

BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan program jaminan sosial di sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Lembaga ini bertujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja melalui lima jenis program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerja…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LAL…

Nadya Khairani

ABSTRAK Nadya Khairani, (2024) IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (di Wilayah Kepolisian Resor Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii,66)pp.,bibl.,tabl. (Mahfud, S.H., LL.M.) Pasal 7 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif menentukan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak…

PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL D…

Cut Siti Nurulhayah

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) menyebutkan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), meskipun sudah ada aturan mengenai sanksi kelalaian manusia y…

ANALISIS KARAKTERISTIK KECELAKAAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN RAMA SETIA KOTA B…

Rizki

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu masalah yang membutuhkan penanganan serius mengingat besarnya kerugian yang diakibatkan, baik berupa jatuhnya korban Iuka hingga korban meninggal dunia, maupun kerugian dari segi materi. Di Kota Banda Aceh, selama kurun waktu tahun 2009 -2010, terjadi 58 kasus kecelakaan lalu lintas. Ruas jalan dengan frekuensi tertinggi kasus kecelakaan lalu lintas adalah di ruas Jalan Rama Setia, dengan 7 kasus …

PENERAPAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN (RESPONSIBILITY) OLEH PT. JASA RAHARJA (…

ABDUL HARIS HARAHAP

Pasal 2 huruf c POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian menetapkan bahwa penerapan prinsip responsibility menjadi dasar dalam pengelolaan perusahaan perasuransian. Prinsip ini mengharuskan perusahaan menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, etika, standar, serta praktik usaha perasuransian yang sehat. Namun, dalam kenyataannya, menjalankan prinsip ini terdapat hambatan, seperti banyak masyarakat yang merasa lama…

ANALISIS DAERAH RAWAN KECELAKAAN LALU LINTAS PADA RUAS JALAN ANEUK GALONG - I…

Annisa Ulghina

Penambahan jumlah penduduk serta peningkatan jumlah kendaraan akan menimbulkan konsekuensi baru dalam berlalu lintas seperti kebutuhan fasilitas jalan yang lebih baik, pelanggaran lalu lintas yang meningkat, serta resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas juga semakin tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan daerah rawan kecelakaan menggunakan metode Equivalent Accident Number (EAN), untuk menghitung angka kecelakaan setiap titik. Penentuan lokasi daerah kecelak…

PELAKSANAAN PERJANJIAN DAMAI DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PERDA…

RAIRA NAFISA

Berdasarkan Pasal 1851 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ditentukan perdamaian merupakan suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan tujuan mengakhiri suatu perkara yang sedang dalam proses, atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Namun dalam praktek tidak selamanya hal tersebut dapat dilaksanakan, sebagaimana yang terjadi dalam perjanjian damai kasus kecelakaan lalu lintas dimana hasil perdamaian tidak dapat dijalankan secara maksimal, karena masih ada itikad tidak baik da…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN DENGAN MUATAN BERLEBIH YANG MENGAKIBATKAN …

Aisha Rachel Ananda

Berdasarkan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang kewajiban pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang untuk mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kesadaran, dan kelas jalan. Pelaku pelanggaran dikenai sanksi pidana berupa kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimal Rp.500.000. Meskipun telah ada instrumen hukum yang mengatur masih banyak pengangkutan yang melanggar ketentuan daya angkut…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KECELAKAAN KAPAL DALAM PELAYARAN (STUDI KASUS PELA…

Husmiadi

Keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan aspek penting dalam transportasi laut yang diatur secara internasional melalui konvensi seperti Safety of life at Sea (SOLAS, Keselamatan Jiwa di Laut) dan International Convention for the Prevention of Pollution from Ship (MARPOL, Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal). Di Indonesia, tanggung jawab nahkoda sebagai pengendali utama kapal diatur dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 adalah perubahan ketiga atas Undang-Undan…

REVISED TRAUMA SCORE SEBAGAI PREDIKTOR LUARAN KLINIS PADA PASIEN TRAUMA AKIBA…

SARAH NUR SAPITRI

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Penanganan cepat dan tepat pada pasien trauma akibat kecelakaan lalu lintas sangat penting untuk menurunkan angka kematian. Salah satu alat yang digunakan dalam penilaian awal trauma adalah Revised Trauma Score (RTS), yang menggabungkan beberapa parameter fisiologis seperti nilai Glasgow Coma Scale (GCS), tekanan darah sistolik, dan laju pernapasan. Penelitian …


    SERVICES DESK