ANALISIS KEBIJAKAN ALIH KELOLA SMA/SMK DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA …
Pengalihan kewenangan pengelolaan SMK/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi merupakan salah satu produk kebijakan publik.Pengalihan hak pengelolaan SMA/SMK kepada pemerintah provinsi diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan alih kelola SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi di Aceh. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah untuk menin…
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MITIGASI BENCANA ALAM DI KABUPA…
Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 47, ayat (1) menyatakan Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko bencana bagi Masyarakat kawasan rawan bencana. Kabupaten Aceh Besar merupakan Kabupaten dengan Indeks Risiko Bencana (IRB) tertinggi di Provinsi Aceh. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah dalam upaya mitigasi bencana alam di Kabupaten Aceh Besar serta hambatan dalam implementasinya. Penelitian …
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN FUNGSI PENGAWASAN INTERN T…
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pelaksanaan kebijakan keuangan daerah dan fungsi pengawasan intern baik secara sinultan maupun parsial terhadap kineja Pemerintah Provinsi Aceh. Populasi dari
penelitian ini adalah pejabat SKPA pada Pemerintah Provinsi Aceh dengan unit analisis sebanyak 4 SKPA yang terdiri dari : Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. Metode pada penelitian ini
menggunakan metode s…
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA BANDA ACEH (TINJAUAN QANUN NOM…
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK
DI KOTA BANDA ACEH
(TINJAUAN QANUN NOMOR 2 TAHUN 2021)
Indah Putri Sanura*
Ria Fitri**
Darmawan***
ABSTRAK
Kebijakan Kota Layak Anak di Banda Aceh diatur melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak, Pada Pasal 4 Qanun tersebut dijelaskan bahwasanya Qanun tersebut bertujuan untuk mewujudkan komitmen bersama amtara Pemerintah Kota, Pemerintah Gampong, orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, dunia …
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN GAMPONG (SUA…
FIRMAN ILMI,
2017
ABSTRAK
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA
ACEH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
GAMPONG (Suatu Kajian Tentang Program
Model Gampong Sehat di Gampong Neusu Aceh)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Syiah Kuala (xvi, 73), pp., bibl., app.
(Dr. Dahlan, SH,. M.Hum,. M.Kn)
Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh dengan menciptakan
model Kota Madani ciri dari kota madani adalah warganya terjamin secara
pendidikan dan kesehatan sehingga segala kebut…
IMPLEMENTASI PROGRAM ACEH GREEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI IMPLEMENTASI K…
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat 2, maka Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi memiliki kewajiban dalam membuat kebijakan terkait lingkungan hidup. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022, Pemerintah Aceh membuat program Aceh Green sebagai tindak lanjut dari komitmen Pemerintah Aceh dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun …
PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP VOLATILITAS HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN N…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Volatilitas Harga Saham pada perusahaan Non Keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kebijakan dividen pada penelitian ini diukur dengan menggunakan pengukuran dividend payout ratio dan dividend yield. Penelitian ini menggunakan data panel dengan 183 perusahaan non keuangan untuk periode 2016-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Metode pengujian h…
