Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT RUANG TERBUKA HIJAU DI PERKOTAAN TAKENG…

Maulana Malik Ibrahim

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi eksisting RTH di Perkotaan Takengon Kabupaten Aceh Tengah yang baru mencapai 12,47% dari total wilayah 20.035 hektare, jauh di bawah target 30% sebagaimana diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DALAM PERSPEKTIF …

Sulasnawan

Negara Republik Indonesia sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Wilayahnya terdiri dari sekitar 17.504 pulau. Luas perairan laut mencapai 6.400.00 km2 Panjang garis pantainya 108.00 km2. Aceh merupakan daerah yang rawan terjadi praktek Illegal Fishing, dengan panjang garis pantai 2.666,27 km. sedangkan luas perairannya 295.370 km persegi. Potensi lestari diperkirakan mencapai 2721,7 ribu ton/tahun. Maka praktik Illegal Fishing yang dilakukan kapal…

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI …

Junkeisal Manalu

Pentingnya kebijakan distribusi pupuk bersubsidi sebagai instrumen pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani kecil di Indonesia. Namun, dalam praktiknya di Kabupaten Aceh Tenggara, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti kelangkaan pupuk, harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), serta lemahnya koordinasi antar pihak terkait. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebij…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM MENANGANI BANJIR (…

Risky Nirwandi

Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerentanan banjir yang tinggi akibat curah hujan intens, pendangkalan sungai, serta perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan penanggulangan yang tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menangani banjir, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di lapangan. Pendekatan penelitian menggun…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH INTEGRASI KEBIJAKAN EKONOMI REGIONAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI…

MELLA FERNANDA

ABSTRAK Judul : Pengaruh Integrasi Kebijakan Ekonomi Regional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Asean-5 Penulis : Mella Fernanda NIM : 2101101010019 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Ekonomi Pembangunan Pembimbing : Talbani Farlian. S.E.. M.A Konsentrasi : Ekonomi Regional Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keterbukaan perdagangan, aglomerasi, dan energi terbarukan terhadap pertumbuhan ekonomi di negaranegara ASEAN-5 selama periode 2000–…

KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI ACEH

Cut Mira Novita

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKdRT) mengatur tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Khusus daerah Aceh aturan terkait pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di atur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan lebih lanjut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Terpadu Kekerasan Perempuan dan Anak. Aturan t…

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUS…

CUT KEUMALA FITRI

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Good Corporate Governance dan Kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Hasil sampel penelitian dengan 21 perusahaan. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu sehingga diperoleh 63 data observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia. analisis data dalam …

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH (STUDI KASUS: TINGGINYA…

Najwa Fauzia

Aceh sebagai provinsi dengan jumlah kasus pemerkosaan tertinggi selama dua tahun berturut-turut di tahun 2022 dan tahun 2023. Pada tahun 2021 terdapat 70 kasus, tahun 2022 terdapat 135 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 97 kasus. Tingginya angka kasus pemerkosaan di Aceh adalah persoalan yang juga tanggung jawab dari pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk memahami Implementasi Kebijakan Syariat Islam di Aceh juga mengetahui apa hambatan dalam Implementasi Kebijakan Syariat Islam dalam …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH DALAM MEWUJUDKAN KEBIJAKAN EKONOMI BI…

MUHAMMAD FADILLAH

Isu kerusakan lingkungan laut akibat praktik penangkapan ikan ilegal dan penggunaan alat tangkap destruktif menjadi tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya kelautan di Kota Banda Aceh. Dalam konteks ini, konsep ekonomi biru hadir sebagai solusi alternatif yang mengedepankan keseimbangan antara kelestarian ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh memiliki peran penting dalam pengawasan kebijakan ekonomi biru di wilayah ini. Penelitian…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

MATERI MUATAN PERATURAN GUBERNUR DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS ACEH

Frizal

MATERI MUATAN PERATURAN GUBERNUR DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS ACEH Frizal* Eddy Purnama** M. Saleh Sjafei*** M. Gaussyah**** ABSTRAK Kebijakan otonomi khusus merupakan bentuk desentralisasi asimetris yang memberikan kewenangan khusus kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Aceh merupakan daerah dengan sifat khusus dan istimewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sif…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK