Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGARUH KEBIJAKAN MONETER DAN RISIKO KREDIT TERHADAP PERILAKU KREDIT PERBANK…

RIFA ASDIANTARI

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kebijakan Moneter dan Risiko Kredit terhadap Perilaku Kredit Perbankan: Analisis Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana kebijakan moneter dan risiko kredit dapat memengaruhi cara bank dalam menyalurkan kredit. Penelitian ini mengkaji apakah kebijakan moneter (suku bunga) dan risiko kredit (kredit bermasalah) berpengaruh secara sendiri-sendiri (parsial) mau…

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENERAPAN SANKSI TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BE…

MUKHLIS

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PENERAPAN SANKSI TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA DENGAN PENEGAK HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Mukhlis Faisal** Rizanizarli*** Eddy Purnama**** Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU-PSK) disebutkan, bahwa “saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum unt…

KEBIJAKAN PARTAI ACEH DALAM PEREKRUTAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYA…

Agusliani

Keterwakilan perempuan dalam politik masih menjadi tantangan di Indonesia, termasuk di Aceh. Meskipun kebijakan afirmatif telah diterapkan melalui regulasi nasional yang mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Partai Aceh, sebagai partai politik lokal, memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui kebijakan perekrutannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebija…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

STRATEGI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENGOPTIMALKAN PENERAPAN KEBIJAKAN …

AULIYA RAMADANI

ABSTRAK Tingginya angka perokok di Kota Banda Aceh mendorong pemerintah daerah menetapkan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016. Kebijakan ini bertujuan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok dan menciptakan lingkungan yang sehat. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan sehingga penerapannya belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengoptimalkan penerapan kebijakan K…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

DINAMIKA DALAM PEMBENTUKAN PROGRAM PIDIE SEBAGAI KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2025

Putri Balqis

Dinamika pembentukan Program Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pidie yang dilatarbelakangi oleh masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak serta belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi Kotan Layak Anak di Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menun…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SI…

Nanda Zulisma Yenni

ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN) Nanda Zulisma Yenni* Azhari** M. Adli*** ABSTRAK Fenomena nikah siri di Kabupaten Aceh Selatan menimbulkan persoalan hukum dan administratif, khususnya terkait penerbitan Kartu Keluarga (KK) yang seharusnya berdasarkan perkawinan sah dan tercatat sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang No…

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT RUANG TERBUKA HIJAU DI PERKOTAAN TAKENG…

Maulana Malik Ibrahim

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi eksisting RTH di Perkotaan Takengon Kabupaten Aceh Tengah yang baru mencapai 12,47% dari total wilayah 20.035 hektare, jauh di bawah target 30% sebagaimana diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DALAM PERSPEKTIF …

Sulasnawan

Negara Republik Indonesia sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Wilayahnya terdiri dari sekitar 17.504 pulau. Luas perairan laut mencapai 6.400.00 km2 Panjang garis pantainya 108.00 km2. Aceh merupakan daerah yang rawan terjadi praktek Illegal Fishing, dengan panjang garis pantai 2.666,27 km. sedangkan luas perairannya 295.370 km persegi. Potensi lestari diperkirakan mencapai 2721,7 ribu ton/tahun. Maka praktik Illegal Fishing yang dilakukan kapal…

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI …

Junkeisal Manalu

Pentingnya kebijakan distribusi pupuk bersubsidi sebagai instrumen pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani kecil di Indonesia. Namun, dalam praktiknya di Kabupaten Aceh Tenggara, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti kelangkaan pupuk, harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), serta lemahnya koordinasi antar pihak terkait. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebij…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM MENANGANI BANJIR (…

Risky Nirwandi

Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerentanan banjir yang tinggi akibat curah hujan intens, pendangkalan sungai, serta perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan penanggulangan yang tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menangani banjir, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di lapangan. Pendekatan penelitian menggun…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK