ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP SEKTOR INFORMAL DI KOTA BANDA ACEH
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa sajakah kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menertibkan pelaku usaha informal. Digunakan data primer berupa kuesioner yang disebar kepada seluruh responden juga data sekunder yang dikumpulkan dari lembaga-lembaga terkait. Di dalam penulisan ini, metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat. Sektor informal terjadi karena gagalnya memasuki sekt…
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DINAS SYARIAT ISLAM RNDALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI…
ABSTRAK
Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang menerapkan syariat
Islam, dalam konteks hukum telah diberlakukan sejak tahun 1999, ketika
pemerintah Republik Indonesia mengesahkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang
keistimewaan Aceh. Undang-undang ini direvisi lagi pasca MoU Helsinki menjadi
UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Satu kewenangan
yang diberikan pemerintah pusat dalam UUPA yaitu penerapan syariat Islam.
Namun dalam pelaksa…
ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN KELUARGA DALAM MEMANTAPKAN PERILAKU MORAL ANAK …
Perilaku moral anak dipengaruhi oleh pendidikan formal dan non formal. Sistem pendidikan juga dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan. Perumusan, implementasi kebijakan pendidikan perlu dievaluasi agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pendidikan, mencakup; 1) Program pendidikan keluarga, 2) Pelaksanaan kebijakan pendidikan, dan 3) Hambatan-hambatan pendidikan dalam memantapkan prilaku moral anak di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian…
KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTA…
ABSTRAK
Pembalakan liar tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, Hal ini nampak dari lemahnya pemerintah Aceh dalam melahirkan kebijakan guna menanggulangi illegal logging di kawasan pegunungan Ulu Masen. Lemahnya kebijakan dari Pemerintah Aceh berakibat maraknya terjadi pembalakan liar sehingga masyarakat tidak mempunyai kontrol pada saat melakukan penebangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pemerintah Aceh dalam merumuskan kebijakan penanggulangan illegal l…
PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PASAR PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI …
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai pasar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatan yang digunakan adalah selama 5 tahun sejak 2008 hingga 2012. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 32 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda pada masing masing kelompok hipotesis. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada model penilian ekuitas ohlson (1995). Mode…
PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DALAM PEMBENTUKAN QANUN SYARIAT ISLA…
Provinsi Aceh yang berstatus istimewa dan khusus membuat penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Kehadiran lembaga MPU diharapkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh akan lebih terkoordinir dan dapat berlangsung di semua aspek kehidupan masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya, peran MPUsebagai pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam pembentukan sebuah rancangan qanun Aceh ternyata belum berjalan dengan baik. Penelitian ini …
KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH JAYA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT(STU…
ABSTRAK
AMINAH, KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH JAYA DALAM
2014 PENGELOLAAN PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT
(Studi Kasus Pertambangan Emas di Kecamatan Krueng Sabee)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala
(x, 74), pp., bibl., app.
(Dr. Adwani, SH., M. Hum dan Effendi Hasan, MA)
Penambangan emas rakyat di wilayah Gunong Ujeun dilakukan oleh masyarakat yang datang dari sejumlah daerah dengan melakukan penambangan secara illegal. Berbagai permasalahan …
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2014
- Baca Selengkapnya
KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BESAR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KEC…
ABSTRAK
FALJASTA RASKI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BESAR
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
PENDIDIKAN DI KECAMATAN PULO ACEH.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah-
Kuala (ix, 84), pp, tabl, bibl, app
Dr. Taqwaddin, SH, SE., M.S dan Radhi Darmansyah,
M.Sc.
Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah
melalui peningkatan mutu pendidikan. Sejalan dengan perubahan lingkungan
pendidikan dan dunia usaha saat ini maka diperlukan profesionalisme di …
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2014
- Baca Selengkapnya
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENANGANI ANAK PUNK
ABSTRAK
FAIRUZULHAYAT,
2014 KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DALAM MENANGANI ANAK PUNK
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah
(vii-76), pp, tabl, bibl, app.
(Dr. Syarifuddin Hasyim, SH.,M.Hum,Sufyan, SH.,M.H)
Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani anak punk adalah dengan cara penertiban dan pembinaan. Penertiban dilakukan dengan menangkap 65 anak punk saat menggelar konser punk di di Taman Budaya, Banda Aceh pada hari Sabtu, Tanggal 10 Desember…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2014
- Baca Selengkapnya
KEBIJAKAN BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah Lembaga yang berfungsi sebagai lembaga yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataannya tingkat kemiskinan dikota Banda Aceh masih saja tinggi. Pada tahun 2010 penduduk miskin berjumlah 20.077 ribu jiwa, tahun 2011 berjumlah 20.084 ribu jiwa dan pada tahun 2012 berjumlah 20.025 ribu jiwa. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Baitul Mal kota Banda Aceh mengambil kebijakan pengentasan kemiskinan diKota Banda Aceh, men…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2014
- Baca Selengkapnya
