KEBIJAKAN WALIKOTA BANDA ACEH TERHADAP RESPONSIF GENDER DI KOTA BANDA ACEH (S…
ABSTRAK
Kebijakan Musrena di Kota Banda Aceh yaitu karena walikota Banda Aceh melihat dan prihatin terhadap rendahnya partisipasi kaum perempuan di Kota Banda Aceh dalam proses perencanaan pembangunan, sementara komposisi jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di Kota Banda Aceh relatif berimbang dari 53 % ternyata hanya terwakili perempuan 27 % pada kegiatan perencanaan pembangunan. Terjadinya bias gender ini juga tidak terlepas dari budaya masyarakat yang memandang perempuan sebagai mak…
KEBIJAKAN AMINULLAH TERHADAP PENINGKATANRNPERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DI K…
Pemerintah modern pada dasarnya merupakan pelayanan masyarakat, pemerintah
daerah berkewajiban memberikan pelayanan melalui kebijakan daerah agar
masyarakat mendapatkan kesejahteraan.Berbagai upaya kesejahteraan harus
dilakukan melalui pembangunan fisik maupun non fisik.Meningkatkan usaha
untuk kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintahan baik secara
ekonomi maupun politik.Kebijakan Aminullah sebagai walikota Banda Aceh
dalam hal pertumbuhan ekonomi salah satunya melalu…
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) TERPADU BLANG…
ABSTRAK
TPA Regional Terpadu Sanitary Landfill Blang Bintang dibangun atas dasar perkembangan penduduk dan jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di Kota Banda Aceh, namun dalam implementasi dan kewenangan pengelolaan kebijakan tersebut menjadi masalah tersendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika implementasi pengelolaan dan pembagian kewenagan atas pengelolaan TPA Blang Bin…
ANALISIS KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENER MERIAH DAL…
ANALISIS KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENER MERIAH DALAM MENINGKATKAN
PRESTASI OLAHRAGA PELAJAR
Abstrak
(Denny Suheri Abdullah)
Olahraga pendidikan telah tertuang dalam undang-undang nomor 3 tahun 2005 sebagai salah satu unsur dalam sistem keolahragaan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) dalam mengembangkan prestasi olahraga pelajar. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif de…
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PEMBALAKAN LIAR DI ACEH
Pembalakan liar merupakan kejahatan yang memiliki dampak luar biasa terhadap lingkungan dan mengancam kelangsungan kehidupan sosial bermasyarakat. UU Nomor 18 Tahun 2013 menekankan agar penanggulangan terhadap pembalakan liar dilakukan dengan sanksi hukum yang efektif serta penegakan hukum optimal agar. Aceh adalah provinsi yang memiliki angka kerusakan hutan cukup tinggi, merujuk pada SK/MenLHK No.103/Men-LHK-II/2015 luas kawasan hutan Aceh mencapai 3.557.928 hektar, angka itu terus menyusut…
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI KABUPATEN ACEH BESAR MASA JABATAN TAHUN 200…
Kebijakan Bupati Aceh Besar masa jabatan Tahun 2007 -- Tahun 2012
dalam bidang perekonomian yang meliputi pertanian, perdagangan, koperasi dan unit kegiatan masyarakat (UKM) di maksudkan untuk meningkatkan kualitas perkonomian di Aceh Besar, dalam bidang pendidikan kebijakan-kebijakan yang di harapkan memberikan perubahan juga di laksanakan walaupun terkendaJa dengan berbagai permasalahan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Kebijakan Bup…
PENGARUH NILAI TAMBAH EKONOMIS, PROFITABILITAS, DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP…
PENGARUH NILAI TAMBAH EKONOMIS, PROFITABILITAS, DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Oleh : Ari Muslem
Npm : 1701203010057
Pembimbing : 1. Zuraida, S.E, M.B.A., Ak., CA.,Ph.D.
2. Dr. Indayani, S.E., M.Si., Ak., CA
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh nilai tambah ekonomis, profitabilitas, dan arus kas operasi terhadap ke…
