Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 TENTANG PEMILI…
Akbarul Fajri
ABSTRAK AKBARUL FAJRI, ZAHRATUL IDAMI, S.H., M.Hum. Negera Kesatuan Republik Indonesia telah menjamin setiap persamaan hak dan keadilan bagi setiap warga negaranya sebagaimana tertulis dalam Pasal 28D (1) UUD 1945, yang bunyinya “setiap warga Negara memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum”. Namun cita-cita keadilan dan …
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 50/PUU-XII/2014 TENTANG PEMILIH…
Teuku Soekiarandi Tr
ABSTRAK TEUKU SOEKIARANDI TR, STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH 2017 KONSTITUSI NOMOR: 50/PUU-XII/2014 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SATU PUTARAN. (iv, 52) pp.,bibl (ZAHRATUL IDAMI, S.H.,M.Hum) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan adanya Pasal 159 maka para pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar, karena dalam pengujian formil kerugian konstitusional yang di alami oleh pemohon secara individu …
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN …
Agustia Pratiwi
ABSTRAK Agustia Pratiwi, PERAN BALAI PEMASYARAKATAN 2017 DALAM PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 66). pp., tabl., bibl, app Tarmizi, SH., M.Hum Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa B…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NO. 34/PDT.G/2009/P…
Muhammad Fauzan
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NO. 34/PDT.G/2009/PN-BNA TENTANG NON- EXECUTABLE Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 87)pp.,app.,bibl yh (vi, 57),pp.,bibl. ABSTRAK Muhammad Fauzan, 2017 Ilyas, S.H., M.Hum. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata dirumuskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian. Dalam…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MELABOH NOMOR : 02/PDT. G/2004…
risqi juanda
ABSTRAK RISQI JUANDA, 2017 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEULABOH NOMOR : 02/PDT. G/2004 /PN.MBO TENTANG KEKUATAN SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,59) pp., bibl., Muzakkir Abubakar, S.H., S.U. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang ketentuan Pokok-pokok Agraria menentukan bahwa terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah maupun menurut ketentuan undang-undang…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PENGARUH KEPADATAN LAYANAN PENDIDIKAN TERHADAPPERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI…
Rizky Maulidi
ABSTRAK Judul : Pengaruh Kepadatan Layanan Pendidikan TerhadapPertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh (Studi Kasus di 10 Kabupaten/Kota) Nama : Rizky Maulidi NIM : 1001101010056 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Ekonomi Pembangunan Dosen Pembimbing : Diana Sapha A.H SE,.M.Si Konsentrasi : Ekonomi Regional dan Perkotaan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepadatan layanan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Metode penelitian menggunakan …
- FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
IDENTIFIKASI PENYEBAB KRISIS MONETER DAN KEBIJAKAN BANK SENTRAL DI INDONESIA:…
Putri Keumala Sari
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan faktor yang berpotensi meyebabkan krisis Tahun 1997-1998 dan 2008. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis deskriptif dengan cara melakukan review artikel, dan beberapa variabel yang mempengaruhi krisis yaitu : jumlah uang beredar (JUB), suku bunga, nilai tukar, rasio pembayaran hutang/Debt Service Ratio (DSR), indeks harga saham gabungan (IHSG), Produk Domestik Bruto (PDB), Neraca Pembayaran/Balance Of Payment (BOP), d…
- FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2016
- Baca Selengkapnya
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAUMERE NOMOR NO. 88/ PID.B/ 2…
T. ARIF MUHAJIR
ABSTRAK T. ARIF MUHAJIR, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAUMERE NOMOR: 88/Pid.B/2015/PN-Mme, 2017 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,61) pp.,bibl.,app Tarmizi S.H.,M.Hum. Pada Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN-Mme Terdakwa Simon Sinu Krais Naseret Deteng Witak bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 5 KU…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMLAPURA NOMOR: 66/PID.B/2014/PN.AMP TE…
T.ERU FADHILLAH
ABSTRAK T. ERU FADHILLAH, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN 2017 NEGERI AMLAPURA NO.66/Pid.B/2014/PN.Amp TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v.77) pp.bibl,app Adi Hermansyah S.H.,M.H. Pada Putusan Nomor 66/Pid.B/2014/PN-Amp Terdakwa I Ketut Suarna diduga bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan dia…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’…
Nila Janiati
ABSTRAK Pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, ini merupakan tindak lanjut dari amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, penerbitan Qanun Jinayat sebagai upaya memperkuat eksistensi Syariat Islam di Aceh, dimana termasuk juga didalamnya mengatur tentang Pemerkosaan, me lalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014, pengaturan secara mendasar terkait dengan “Pemerkosaan” ini, tepatnya pada bagian ketuju…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya