Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PADA SUB BIDANG ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI KANTOR W…

Amirah Sakinah

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA SABANG …

Nova Valentina Sihombing

Peredaran rokok ilegal di Kota Sabang merupakan tindak pidana di bidang cukai yang dapat menimbulkan kerugian negara, persaingan usaha yang tidak sehat, serta membahayakan kesehatan masyarakat. Hal tersebut diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dan pasal 13 ayat (3) huruf c dan d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/Pmk.04/2022 Tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai. Meski aturannya sudah ada, tapi kasus tindak pidana rokok ilegal tersebut masih …

PROSEDUR PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH JUAL BELI DI KANTOR PERTANAHAN …

Siti Heliriyana

Kerja Praktek (KP) merupakan salah satu sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu perkuliahan serta memperoleh pengalaman kerja secara nyata di instansi pemerintah maupun swasta. Laporan Kerja Praktek (LKP) ini bertujuan untuk memaparkan seluruh aktivitas, tugas, serta tanggung jawab yang dilaksanakan oleh praktikan selama menjalani magang di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh. Praktek kerja ini berlangsung selama dua bulan, terhitung mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 9 April 2026.…

PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LING…

DIMAS RAMADHAN

Program magang MBKM yang diselengarakan oleh Universitas Syiah Kuala bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelejari selama perkuliahan dalam dunia kerja yang lebih nyata. Program magang ini juga sebagai sarana untuk mengembangkan kompetensi dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh sehingga mampu mengatasi masalah-masalah nyata yang terjadi di dunia kerja. Selain itu juga menambah pengalaman dalam dunia kerja serta melatih mahasiswa …

ALTERNATIF PERENCANAAN PONDASI TIANG PANCANG PENDEK PADA PEMBANGUNAN GEDUNG (…

Mukhsin Syafii

ABSTRAK Tugas akhir ini berjudul "Alternatif Perencanaan Pondasi Tiang Pancang Pendek Pada Pembangunan Gedung (Sayap C) Kantor Bupati Aceh Besar". Pondasi yang digunakan menjadi objek penulisan tugas akhir ini adalah pondasi tapak setempat dani beton bertulang pada hal di bawahnya lapisan kuat yang kedalamannya Df > B (lebar pondasi tapak) dan mempunyai kecendrungan lapisan miring kearah jurang (pada bagian belakang gedung) Hal tersebut diprediksikan, bila digunakan pondasi dangkal akan…

PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LING…

BELLA NOVELEA APDANI

Kegiatan magang merupakan satu bentuk implementasi program Magang – MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang mana suatu kegiatan pembelajaran dilapangan dan bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan mahasiswa/i dalam dunia kerja secara riil. Kegiatan Magang ini juga menjadi salah satu syarat mata kuliah wajib bagi mahasiswa/i Program DIII Teknik Sipil. Pembelajaran ini dilaksanakan melalui hubungan yang intensif antara perserta program magang dan perusahaan. Praktik kerja …

PENERAPAN APLIKASI LAYANAN PENCAIRAN DANA SANTUNAN KECELAKAAN LALU LINTAS PA…

Hafizd Al Ghifaary

-

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PROSEDUR MEDIASI DI KANTOR BADAN PERTANAH…

Hafinda Munawarah

Penyelesaian sengketa tanah melalui prosedur mediasi merupakan alternatif awal dalam menyelesaikan pekara tanpa menempuh jalur litigasi, mediasi sengketa tanah juga merupaka bagian penting bagi Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Namun dalam pelaksanaannya mediasi di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya belum sepenuhnya berjal…

PENGELOLAAN SURAT MELALUI E-ARSIP KANTOR WALI KOTA DI BKPSDM KOTA BANDA ACEH

Melati Sukma

-

IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMPERSIAPKAN PERNIKAHAN TERHADAP CALON…

Sophia Humaira

Implementasi bimbingan pranikah dalam mempersiapkan pernikahan terhadap calon pasangan suami istri ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan bahwa calon pengantin yang telah mendaftarkan kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan pranikah. Namun dalam pelaksanaannya bimbingan pranikah belum berjalan secara optimal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan terdapat hambatan dalam proses pelaksan…


    SERVICES DESK