Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI IKAN MAS DI DESA KUTAMBARU KECAMATAN …

LOLA SEPTYADI ISTIQOMAH. R

Kegiatan jual beli di dasari dengan adanya perjanjian antara penjual dengan pembeli sesuai dengan Pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, kegiatan jual beli antara peternak ikan mas dan tauke ikan mas didasari dengan adanya perjanjian. Perjanjian bersifat mengikat, namun dalam pelaksanaannya tauke ikan mas tidak melaksanakan isi perjanjian, sehingga menimbulkan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan me…

KAJIAN TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DI KECA…

TAUFIQ ALQAWIY

Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa perjanjian jual beli lahir ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan. Namun dalam pelaksanaan perjanjian jual beli bahan bangunan di Kecamatan Ulee Kareng masih ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ba…

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT…

Ririn Mei Sulantri

Pembuatan akta jual beli oleh PPAT harus berdasarkan prinsip kehati-hatian agar akta yang dibuat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Mengenai prinsip kehati-hatian tersebut terdapat di dalam Pasal 22 PP No s37 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa akta PPAT harus dibacakan kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT. Namun dalam praktiknya sebagian PPAT tidak menerapkan pri…

KECAKAPAN DAN TANGGUNG JAWAB ANAK DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI SECA…

SATRIA WIBOWO

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, salah satu syarat keabsahan perjanjian adalah cakap. Pasal 1330 jo 330 mengatur bahwa, cakap dalam membuat perjanjian adalah bagi mereka yang telah mencapai usia 21 tahun. Perjanjian secara elektronik merupakan perjanjian yang dibuat tanpa mempertemukan antar pihak sehingga menyulitkan para pihak untuk mengetahui kecakapan antar pihak. Akibatnya, banyak praktik perjanjian secara elektronik dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum. Tanggung jawab akibat w…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2022
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG CACAT …

IMAM SURYA SAPUTRA

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG CACAT HUKUM Imam Surya Saputra? Ilyas Ismail?? Darmawan??? ABSTRAK Salah satu kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah membuat akta jual beli yang juga harus diiringi syarat formil dan materiil. Salah satu akta jual eli yang dinyatakan cacat hukum oleh Pengadilan Kelas IA Kota Banda Aceh adalah Putusan No.32/Pdt.G/2011/PN.BNA yang mana Penggugat dan isteri adalah suami Alm. isteri yang sah dan objek perkar…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH DARI AKTA JUAL BELI TANAH PEJABAT PEMBU…

Muhammad Rizky

Kewenangan PPAT dalam membuat akta jual beli tanah harus memperhatikan ketentuan Pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998 bahwa : akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT. Dalam prakteknya, putusan Pengadilan Negeri Ungaran No.80/Pdt.G/2015/PN.Unr, akta jual beli tanah PPAT tidak ditandatangani oleh pemilik tanah dan dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjun…

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG TIDAK …

Rifka Fitria

Berdasarkan Pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa akta yang dibuat oleh PPAT berkewajiban untuk dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ada PPAT yang tidak membacakan akta. Ketika suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi prosedurnya maka akta tersebut menjadi cacat hukum.Berdarkan Pasal 10 PP No. 37 Tahun 1998 hal ini merupakan suatu pelanggaran dan menyebabkan kerugian bagi para penghadap. Penelitian…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO NOMOR : 18/PDT.G/2017/PN.SIT …

Putri Arifah

Tujuan penelitian yakni akan mengevaluasi alasan pertimbangan majelis hakim saat memutus Perkara Nomor 18/Pdt.G/2017/Pn.Sit tentang Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 dan untuk menentukan apakah para pihak merasa keputusan ini adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/Pn.Sit yang melanggar aturan 101 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, dibuat oleh majelis hakim merupa…

STATUS TANAH YANG DIPEROLEH OLEH BADAN HUKUM MELALUI JUAL BELI TANAH MILIK AD…

T. Eru Fadhillah

STATUS TANAH YANG DIPEROLEH OLEH BADAN HUKUM MELALUI JUAL BELI TANAH MILIK ADAT DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) T. Eru Fadhillah? Ilyas Ismail** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria melarang setiap adanya peralihan Hak dengan status hak milik atau milik adat kepada selain dari subjek hukum pada Pasal 21 UUPA dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-ba…

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PENCANTUMAN NILAI TRANSAKS…

HARNITA

PPAT merupakan pejabat yang diangkat oleh negara dalam menjalankan tugas jabatan yang diantaranya berkaitan dengan fungsi pelayanan publik dalam bidang hukum. Hal ini berkaitan dengan kewenangannya dalam pembuatan akta jual beli..Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik PPAT Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tanggal 27 April 2017 menyatakan bahwa seorang notaris/PPAT harus bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan, kode etik dan memiliki perilaku profesional dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional…


    SERVICES DESK