Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGATURAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN JUAL BELI DALAM SISTEM …

Siti Rahmah

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan merumuskan pengaturan peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli serta jabatan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sebagai pejabat yang berwenang membuat akta peralihan hak atas tanah yang memberikan kepastian hukum. Pertanyaan yang sering muncul, mengapa masyarakat masih melakukan praktik jual beli tanah di bawah tangan yang kurang mendapatkan jaminan kepastian hukum. Pertanyaan lain yang sering muncul, jika akta PPAT diakui sebag…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

PEMBUATAN AKTA JUAL BELI OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA TANPA KEHA…

Fauzi Rahman

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berasal dari Instansi Pemerintah Daerah dalam hal ini Kantor Kecamatan. PPATS ditunjuk atas dasar belum terpenuhinya jumlah PPAT di suatu kabupaten/kota. Akta otentik yang dibuat oleh Camat sebagai PPATS merupakan alat bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Fungsinya adalah untuk memastikan suatu peristiwa hukum telah terjadi, dengan tujuan menghindari…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK PADA TOKOPEDIA

Ray Agustin

Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan konsumen. Tokopedia selaku penyelenggara jasa layanan jual beli elektronik juga telah mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Meskipun demikian, masih banyak terjadinya pelanggaran hak konsumen dalam transaksi ju…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE SISTEM RESELLER ( SUATU PENELITI…

SAIFUL HARIS

Dalam Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, namun pada praktik jual beli online sistem reseller masih banyak pelaku usaha reseller yang tidak memberikan dan/atau mencantumkan informasi mengenai spesifikasi barang pada postingan gambar barang yan…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PASCA BAYAR…

MUHAMMAD FAUZAN RIZQULLAH

M. Fauzan Rizqullah, 2022 ABSTRAK WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PASCA BAYAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 77), pp., bibl., tabl., App. A. Malik Musa, S.H., M.Hum. Setiap perjanjian pastinya menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, dan dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dihindari terjadinya wanprestasi. Menurut Surat Perjanjian Jual Beli Ten…

TANGGUNG JAWAB PENJUAL KEPADA KONSUMEN TERHADAP KESALAHAN PENYERAHAN BARANG D…

ALFIATUR RAHMI

Penelitian bertujuan untuk menjelaskan, dan menganalisis bentuk dan isi perjajian jual beli online, faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan penyerahan barang, serta tanggung jawab penjual dalam kesalahan penyerahan barang. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam perjanjian jual beli online Mr.Q Clothing dan Banda Fashion bentuk perjanjian yang digunakan yaitu lisan dengan isi perjanjian berupa penjual harus mengirim barang sesuai permintaan dan alamat yang tertera yang pada kenyataannya p…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK MELALUI SISTEM DRO…

SYUHADA AKHBAR

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya kepada konsumen, dan menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli elektronik melalui sistem dropship dan bagaimana pertanggungjawaban dropshipper dan distributor kepada konsumen yang mengalami kerugian atas wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan b…

WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TAS SOUVENIR ACEH DI KECAMATAN…

Rizka Fadhila

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian antara penjual tas suvenir dan pembeli telah terjadi wanprestasi, yang menyebabkan kerugian kepada penjual. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bentuk wanprestasi pembeli di dalam jual beli tas suvenir Aceh di…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI IKAN MAS DI DESA KUTAMBARU KECAMATAN …

LOLA SEPTYADI ISTIQOMAH. R

Kegiatan jual beli di dasari dengan adanya perjanjian antara penjual dengan pembeli sesuai dengan Pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, kegiatan jual beli antara peternak ikan mas dan tauke ikan mas didasari dengan adanya perjanjian. Perjanjian bersifat mengikat, namun dalam pelaksanaannya tauke ikan mas tidak melaksanakan isi perjanjian, sehingga menimbulkan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan me…

KAJIAN TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DI KECA…

TAUFIQ ALQAWIY

Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa perjanjian jual beli lahir ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan. Namun dalam pelaksanaan perjanjian jual beli bahan bangunan di Kecamatan Ulee Kareng masih ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ba…


    SERVICES DESK