Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KUE PADA USAHA RUMAHAN DI KOTA BANDA ACEH

MUHAMMAD FATHIN RAHMATILLAH

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pengertian ganti rugi lebih menitik beratkan pada tidak terpenuhinya suatu transaksi, yakni kewajiban debitur atau pihak yang menanggung ganti rugi untuk mengganti kerugian kreditur atau pihak yang dirugikan akibat kelalaian pihak debitur tersebut., namun pada kenyataannya, kasus mengenai pembatalan pemesanan sebelah pihak terjadi pada usaha rumahan , dan pelaku usaha tidak mendapatkkan ganti rugi atas kejadian tersebut. Tujuan penu…

KONSEKUENSI HUKUM JUAL BELI TANAH HAK MILIK ADAT YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI …

Nanda Elsa Safirah

KONSEKUENSI HUKUM JUAL BELI TANAH HAK MILIK ADAT YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI GAMPONG LAMDINGIN Nanda Elsa Safirah  Sulaiman ** Mazwar *** ABSTRAK Indonesia menjamin kepastian hukum atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentan Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah menjadi syarat penting untuk memperoleh perlindungan hukum a…

PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA TITIP DALAM JUAL BELI ONLINE

Safira Putri Riskhi

Perkembangan jual beli online melalui jasa titip (jastip) menimbulkan dinamika baru dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sejauh ini belum mampu mengakomodasi sepenuhnya hubungan hukum antara konsumen dan pelaku jasa titip. Ketidakjelasan ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi wanprestasi, penipuan, atau kerugian lainnya. Permasalahan muncul pada Pasal 4 (hak konsumen), Pasal 7 (kewajiban …

WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI TERNAK SAPI ANTARA PETERNAK LOKAL STABAT DEN…

MHD. IQBAL SYAHPUTRA

Pasal 1457 KUHPerdata mengatur tentang jual beli dimana penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar harga yang dijanjikan. Dalam suatu perjanjian jual beli sudah seharusnya kedua belah pihak saling memberikan hak dan kewajiban dan mematuhi sesuai dengan 1338 ayat (1) KUHPerdata. Namun, memberikan hak dan kewajiban tidak sesuai dengan perjanjian sering terjadi di dalam suatu perjanjian jual beli seperti jual beli ternak sapi oleh peternak lokal di stabat dan CV. Lembu Barokah yang dimana p…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJUAL DALAM AKTA JUAL BELI TANAH DIHADAPAN PPAT…

Auva Moeda Pratama

Pembuatan AJB dihadapan PPAT harus dihadiri dan dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak yang melakukan perbuatan hukum yaitu penjual dan pembeli atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) PP No. 24/1997 dan Pasal 22 PP No. 37/1998. Akan tetapi, adanya AJB yang hanya dihadiri oleh satu pihak yaitu pembeli dengan dasar PPJB yang berisi klausul kuasa mutlak. Oleh sebab itu, AJB tersebut mengandung unsur penyalahguna…

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN J…

Mutia Zahara

Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur bahwa “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”. Namun dalam praktiknya, masih ada pelaku usaha jual beli kacamata di Kota Banda Aceh yang mencantumkan klausula baku berupa pengalihan tanggung j…

PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT PADA CV MAJU JA…

WAHYU ANDRI SYAHPUTRA

ABSTRAK WAHYU ANDRI SYAHPUTRA, (2024) PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT PADA CV MAJU JAYA PRIMA ACEH TAMIANG Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 57) pp, tabl, bibl. T. Haflisyah S.H., M.Hum. Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Hal ini berarti bahwa perikatan tersebut lahir yang disebab…

WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ANTARA PIHAK PERUSAHAAN KONVEKSI DENGAN KONSUMEN …

Sabil Fajar

ABSTRAK Sabil Fajar, WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ANTARA PIHAK (2023) PERUSAHAAN KONVEKSI DENGAN KONSUMEN DI BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 69) pp.,bibl. Dr. T. Ahmad Yani, S.H., M.Hum. Kesepakatan dalam bisnis adalah elemen krusial yang membentuk hubungan baik dan berperan dal…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN RNDALAM JUAL BELI LAPTOP BUKAN BARU MELALUI …

MUHAMMAD YASIR AULIA

Pasal 8 ayat 2 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Tetapi dalam kenyataanya pada transaksi jual beli laptop bukan baru melalui e-commerce Tokopedia masih sering terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen dalam j…

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI ATAS TA…

Amira Fadlita

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menerbitkan akta harus sesuai dengan fakta, data, dan kejadian yang sebenarnya serta didukung dengan dokumen yang sesuai dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 Januari 2020 dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Bna, bahwasa…


    SERVICES DESK