PENGARUH PROGAM JAMINAN KESEHATAN ACEH TERHADAP DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT…
Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah pengaruh program JKA terhadap tingkat derajat kesehatan masyarakat Aceh (angka kematian ibu, angka kematian bayi dan umur harapan hidup) dan effektif, effesien realisasi pelaksanaan anggaran JKA.
Tujuan utama dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh program JKA terhadap tingkat derajat kesehatan Aceh (AKI,AKB,UHH). (2) Untuk mengetahui effektif dan effisen pelaksanaan angaran JKA.
Metode penelitian ini menggunakan analisi…
PROSEDUR PEMBAYARAN KLAIM JAMINAN KECELAKAAN KERJA PADA BPJS KETENAGAKERJAAN …
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari tua,jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja indonesia.Program Jaminan Kecelakaan Kerja ditujukan untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematia…
KEWENANGAN ANTARA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH DENGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PE…
ABSTRAK
Kata Kunci: Kewenangan, MPD dan LPMP
Judulpenelitian ini adalah Kewenangan Antara Maelis Pendidikan Daerah Dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Aceh. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja kewenangan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) terhadap Peningkatan mutu pendidikan Aceh dan apa saja kewenangan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) terhadap peningkatan mutu pendidikan Aceh.Tujuan penelitian ini adalah untuk me…
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK
(Suatu …
ABSTRAK
TEUKU ARIE AZHARI, PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN
JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK
(Suatu Penelitian Pada Bank Perkreditan Rakyat Berlian Global Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 57), pp, bibl, tabl.
SUSIANA, S.H., M.H.
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Selanjutnya berdasa…
