PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAE…
ABSTRAK
Nanda Ilham,
2018
Dr. Rizanizarli, S.H., M.H
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kend…
AN ANALYSIS OF DEIXIS IN RAFLY KANDE'S AINAL MARDHIAH ALBUM LYRICS
ABSTRAK
Cut Maria Salsabela. (2026). Analisis Deiksis dalam Lirik Album Ainal Mardhiah karya Rafly Kande. (Skripsi. Universitas Syiah Kuala). Di bawah bimbingan Prof. Dr. Zulfadli A. Aziz, S.Pd., M.A. dan Dr. Saiful, S.Pd., M.Pd., M.TESOL.
Penelitian ini mengkaji penggunaan deiksis dalam lirik lagu pada album Ainal Mardhiah karya Rafly Kande. Deiksis memegang peranan penting dalam kajian pragmatik karena membantu mengidentifikasi acuan persona, waktu, tempat, wacana, dan hubungan sosia…
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK YANG TIDAK MEMILI…
Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan, setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memeiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurangan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun dalam kenyataannya masih banyak anak-anak berusia 17-18 tahun yang mengemudikan kendaraan sepeda motor tanpa Surat Izin Mengemudi.
…
FENOLOGI DAN STRATEGI KONSERVASI FLORA DANAU LAUT TAWAR DATARAN TINGGI GAYO K…
Danau Laut Tawar (DLT), Kabupaten Aceh Tengah, merupakan danau vulkanis dengan nilai ekologis tinggi yang mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan di kawasan riparian. Perubahan tersebut berpotensi menurunkan fungsi vegetasi sebagai pengendali erosi, penyaring polutan, dan penyedia habitat fauna. Penelitian ini bertujuan menginventaris flora yang terdapat di sekeliling kawasan Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, mendata fenologi (masa berbunga dan berbuah) spesies flora, serta menentuka…
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN VIDEO COMPACT DISK (VCD) P…
ABSTRAK
Muhammad Firdaus
2018 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN VIDEO COMPACT DISK (VCD) PORNO
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 65), pp., bibl.
(Adi Hermansyah, S.H., M.H.)
Ketentuan larangan peredaran VCD porno diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yaitu setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarka…
ANALISIS MANAJEMEN KONI KABUPATEN BIREUEN DALAM MENINGKATKAN PRESTASI ATLET T…
Ziaul Fahmi. (2026). Analisis Manajemen KONI Kabupaten Bireuen dalam Meningkatkan Prestasi Atlet Tahun 2026. [Tesis. Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Prof. Dr. Amiruddin, M.Kes., AIFO., dan Dr. Miskalena, M. Kes.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bireuen dalam meningkatkan prestasi atlet yang ditinjau dari aspek perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (con…
PENYIDIKAN TERHADAP KEJAHATAN MEMBUAT DAN MENYIARKAN KONTEN PORNOGRAFI MELALU…
ABSTRAK
PENYIDIKAN TERHADAP KEJAHATAN MEMBUAT DAN MENYIARKAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI MEDIA SOSIAL WHATSAPP (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh).
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,55),pp.,tabl.,bibl.,
Adi Hermansyah, S.H., M.H.
Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE J.o. Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstramisikan dan/atau …
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (…
Penyidikan tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial merupakan bagian penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi informasi. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan penyidikan tindak pidana pornografi masih menghadapi beberapa kendala, khususnya terkait kecukupan alat bukti digital, perbedaan penafsi…
