TANGGUNG JAWAB PRIVATE MILITARY COMPANIES DALAM HUKUM INTERNASIONAL
ABSTRAK
FEBI KARINA, TANGGUNG JAWAB PRIVATE MILITARY COMPANIES DALAM HUKUM INTERNASIONAL
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v.56), pp,bibl
(Dr. Mahfud, S.H., M.H.)
Private Military Companies (PMC) adalah perusahaan militer swasta yang terdiri dari beberapa unit atau bagian yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Perusahaan militer swasta ini semakin marak digunakan jasanya terutama di negara-negara miskin dan berkembang. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber da…
ANALISIS DAYA SAING DAN PERMINTAAN EKSPOR RNKOPI ACEH DI PASAR INTERNASIONAL
ABSTRAK
Judul : Analisis Daya Saing Dan Permintaan Ekspor Kopi Aceh Di
Pasar Internasional
NIM : 0009300010008
Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala
Penulis : Djuraidin Ismail
Promotor : Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc
Co-Promotor : Prof. Dr. Mohd. Nur Syechalad, MS; Dr. Muhammad Nasir, M.Si, MA
Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang sangat komersial di dunia. Sebagian besar komoditas kopi yang diperd…
Analisis Dampak ACFTA (ASEAN - China Free Trade Area) Terhadap Ekspor Netto d…
Penelitian ini ditujukan untuk melihat dampak perdagangan bebas ACFTA (ASEAN – China Free Trade Area) terhadap ekspor netto dan PDB Indonesia tahun 2000 hingga 2012. Metode yang digunakan adalah GLS panel data model random effect dan OLS linear berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk panel data dan timeseries. Hasil regresi untuk dampak ACFTA terhadap ekspor netto menunjukkan PDB negara mitra dagang dan variabel dummy dari kerjasama ACFTA berpengaruhnegatif dan signifi…
STATUS KEPEMILIKAN KEPULAUAN DIAOYU ATAU SENKAKU ANTARA CINA DAN JEPANG MENUR…
ABSTRAK
Serangkaian masalah terkait Kepulauan Diaoyu atau Senkaku dimulai saat prediksi kandungan hidrokarbon berupa gas dan minyak bumi di sebuah landas kontinen dekat kepulauan tersebut dipublikasikan oleh UN Economic Comission for Asia and Far East (UNECAFE) tahun 1968. Berdasarkan UNCLOS 1982, Cina mengklaim kepulauan tersebut berdasarkan kelanjutan alamiah landas kontinennya di Laut Cina Timur memanjang dari daratan Cina hingga Palung Okinawa berjarak di luar 200 mil laut yang bertepa…
PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PEMELIHARAAN PERDAMAIAN…
ABSTRAK
Invasi Amerika Serikat terhadap Irak diperdebatkan masyarakat internasional terkait legalitas penggunaan kekuatan militer tanpa persetujuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Oleh karena itu DK PBB mempunyai tanggung jawab utama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang termuat dalam Pasal 24 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan Pasal 45 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan (DK) mempunyai kewenangan untuk meminimali…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KEKEBALAN KEPALA NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTER…
ABSTRAK
Kepala negara sebagai simbol kedaulatan negara mendapat hak kekebalan (imunitas) yang melindunginya dari segala bentuk gangguan. Hak kekebalan tersebut membebaskan kepala negara dari yurisdiksi suatu pengadilan negara lain, apabila mengalami permasalahan hukum dalam kedudukannya sebagai kepala negara. Namun dengan adanya Statuta Roma 1998 dan dibentuknya Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) menyebabkan timbulnya perdebatan terhadap pelaksanaan hak…
PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP EMISI C…
ABSTRAK
Judul : Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Perdagangan
Perdagangan Internasional Terhadap Emisi CO2 Di
Indonesia
Nama : Noor Muhammad Tarqi
NIM : 1001101010012
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Ekonomi Pembangunan
Dosen Pembimbing : Nur Aidar, S.E, M.S.E
Konstetrasi : Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) dan perdagangan internasional terhadap emisi CO2 di Indonesia. Model an…
AKIBAT PENYADAPAN TERHADAP STATUS PERJANJIANRNINTERNASIONAL ANTARA PARA PIHAK…
ABSTRAK
VERA YANTI ARTEGA,
2014 AKIBAT PENYADAPAN TERHADAP STATUS PERJANJIAN INTERNASIONAL ANTARA PARA PIHAK (Kasus Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Australia Terhadap Indonesia Tahun 2013)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 60), pp, bibl,
Prof. Dr. ADWANI, S.H., M.Hum,
ENZUS TINIANUS, S.H.
Dalam hubungan internasional yang dilakukan oleh suatu negara akan menimbulkan hubungan hukum antara keduanya yaitu berupa hak dan kewajiban yang …
