Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BE…

Armia

Manajemen Peningkata Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) merupakan salah satu bentuk pengelolaan manajemen sekolah yang diterapk.an untuk peningkatan mot pendidikan di sekolah. Peninglatan mutu pendidikn al.an terwujuad jila sekolah dengan potensi yang dimiliki diberi kewenangan yang lebih luas dan fleksibel untuk mengelola secara mandiri melalui keputusan-keputusan yang partsipasif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepala sekolah dalam penyusunan program, str…

IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI PADA SMP NEGERI DI KECAMATAN LAN…

Bambang Priyadi

Permasalahan pendidikan di Iadonesia pada saat ini adalah rendahnya mutu pendidikan, hal ini berkaitan dengan penerapan sistem pendidikan yang kurang memberdayakan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran, untuk meningkatkan kemampuan daya saing bangsa. Pemerintah melakukan reformasi dalam bidang pendidikan yaitu dengan menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi, sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan dan kemampuan daya sui…

FUNGSI KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU PENGGERAK DALAM IMPLEMENTASI KURI…

Nurliza Ismawati

FUNGSI KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU PENGGERAK DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI SMP NEGERI UNGGUL SIGLI Oleh : Nurliza Ismawati NPM: 2309200050002 Komisi Pembimbing: 1. Prof. Dr. Bahrun, M. Pd. 2. Dr. Niswanto, M. Pd. ABSTRAK Kepala sekolah adalah seorang yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya, pelaksanaan pendidikan sampai dengan pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar disekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fung…

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN…

Riski Ade Irma Fatma Raudah

ABSTRAK Masalah pengelolaan sampah menjadi masalah yang cukup krusial dalam upaya menjaga lingkungan, termasuk di Kabupaten Pidie. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah telah menjadi acuan dalam menangani persoalan ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie, dengan berfokus pada target pengurangan sampah, kerjasama dan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan sebagaimana d…

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI SD NEGERI LAMPEU…

MAISARAH

Maisarah (2024). Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SD Negeri Lampeuneurut. [Skripsi. Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Dr. Ahadin, M.Ed. dan Nurmasyitah, S.Pd. Kegiatan yang dilakukan di sekolah khususnya tentu tidak terlepas dari proses kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki peran sebagai pengarah, membantu guru sampai pada pengambilan keputusan yang dapat dipahami oleh setiap orang dan dapat diterima oleh seluruh bawahannya. Peran kepala s…

IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (SUATU PENELITIAN…

Cut Firna Salsalia

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam menyatakan hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak pada setiap persidangan secara efektif dan optimal untuk mencegah terjadinya perceraian. Mediasi di …

PERSEPSI GURU SEJARAH SMA NEGERI SEKOTA BANDA ACEH TERHADAP IMPLEMENTASI KURI…

Hajar Rahmanita

Hajar Rahmanita (2024). Persepsi Guru Sejarah SMA Negeri Sekota Banda Aceh Terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka. Skripsi Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi guru sejarah SMA Negeri se Kota Banda Aceh terhadap implementasi kurikulum merdeka dan untuk mengetahui hambatan yang dialami guru sejarah dalam implementasi kurikulum merdeka. Penelitian ini merupakan penelitian survey d…

IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN…

Innayah Putri Tartila

ABSTRAK Innayah Putri Tartila (2024) IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL (Studi Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Kota dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Destinasi). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,67), pp., tabl., bibl., app. (Prof. Eddy Purnama, S. H. M. Hum) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan kepa…

IMPLEMENTASI PROGRAM ACEH GREEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI IMPLEMENTASI K…

AKIL RAHMATILLAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat 2, maka Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi memiliki kewajiban dalam membuat kebijakan terkait lingkungan hidup. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022, Pemerintah Aceh membuat program Aceh Green sebagai tindak lanjut dari komitmen Pemerintah Aceh dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun …

IMPLEMENTASI DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PADA MASA PANDE…

MUNANDA

ABSTRAK Kabupaten Aceh Utara merupakan kabupaten yang menduduki peringkat pertama sebagai kabupaten paling banyak penduduk miskin, kabupaten Aceh Utara mendapatkan transfer dana otonomi khusus setiap tahun untuk mengentaskan kemiskian sesuai dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pasal 10 ayat (1). Belakangan ini Indones…


    SERVICES DESK