Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU L…

Adelya Febrina

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur penyelesaian perkara melalui Restorative Justice yang menekankan pemulihan, sedangkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu, penting mengkaji implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan me…

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BUKITTINGGI NO 6 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN …

Afiif Rizqan Feriandra

Kesehatan merupakan salah satu unsur yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya hidup yang sehat, maka kesejahteraan Masyarakat dapat terganggu. Untuk mencapai adanya kesehatan yang baik. Sehingga untuk mencapai hal tersebut maka perlu adanya upaya pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan tidak hanya ditargetkan kepada penyakit yang berasal dari dalam tubuh manusia itu sendiri, namun juga ditargetkan kepada penyakit yang berasal dari luar tubuh manusia. Salah …

ANALISIS PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KOTA SABANG BERDASARKAN IMPLEMENTASI QANUN…

WAHYU ILAHI

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan buat menganalisis implementasi Qanun Kota Sabang No 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Sabang Tahun 2019–2027 dalam pembangunan fasilitas serta prasarana pariwisata. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenaikan jumlah kunjungan turis ke Kota Sabang yang belum seluruhnya diimbangi dengan pemerataan serta mutu pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan tata cara…

IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMPERSIAPKAN PERNIKAHAN TERHADAP CALON…

Sophia Humaira

Implementasi bimbingan pranikah dalam mempersiapkan pernikahan terhadap calon pasangan suami istri ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan bahwa calon pengantin yang telah mendaftarkan kehendak nikah wajib mengikuti bimbingan pranikah. Namun dalam pelaksanaannya bimbingan pranikah belum berjalan secara optimal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan terdapat hambatan dalam proses pelaksan…

IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DALAM MENGHAPUS POVERTY TR…

TASYA MEIROZA

Aceh merupakan salah satu provinsi yang masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi. kemiskinan dapat membentuk poverty trap, yaitu situasi ketika masyarakat terjebak dalam lingkaran kemiskinan akibat faktor struktural, kultural, dan geografis. Sustainable Development Goals (SDGs) hadir dalam mengatasi persoalan tersebut yang berperan sebagai kerangka pembangunan global dengan tujuan poin 1 yaitu tanpa kemiskinan (no poverty). Kabupaten Simeulue sebagai daerah kepulauan di Pro…

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAA…

FARID AULIA ZULNA

Peyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak berdasarkan keadilan restoratif dinilai sangat membantu untuk penyelesaiaan perkara diluar pengadilan dibanding dengan jalur pengadilan, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan restorative justice. Salah satu implementasi restorative justice dalam Kepolisian Resor Kota Banda Aceh yaitu te…

ANALISIS TRANSFORMASI BUDAYA TRADISIONAL ACEH DALAM KEBIJAKAN PUBLIK (STUD…

JAINURSUMARMI KEVYN ALENTA

Kajian ini Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya integrasi budaya tradisional Aceh dalam kebijakan publik, khususnya melalui implementasi Qanun Syariat Islam terkait gaya hidup, rokok, dan pakaian di Gampong Pineung, Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai adat seperti religiusitas, musyawarah, dan kolektivitas diinternalisasi dalam perumusan kebijakan publik serta menilai efektivitas pelaksanaannya di tingkat lokal. Metode penelit…

KEBIJAKAN DAERAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MENDUKUNG UPAYA MITIGASI KONFLIK D…

CINDY ATIKA

Angka kejadian konflik manusia dengan satwa liar di Kabupaten Aceh Selatan cukup tinggi dan meningkatkan risiko terjadinya transmisi penyakit zoonosis. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan sebagai upaya mitigasi konflik manusia dengan satwa liar dan risiko transmisi zoonosis dari satwa liar ke manusia, sehingga perlu diketahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut di Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan pemerintah daera…

DETERMINAN PERSEPSI CIVITAS ACADEMICA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI ACEH TERHADA…

Cut Alia Rizka

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh religiusitas, aspek halal-haram, dan kesadaran hukum terhadap persepsi civitas academica Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Aceh mengenai implementasi Pasal 192 Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah civitas academica PTN di Aceh dengan jumlah sampel sebanyak 148 responden y…

HAMBATAN GURU DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA SEKOLAH MENENGAH PERT…

NURUL QHAMARI RAHMI

Transformasi kurikulum dari kurikulum 2013 menuju kurikulum merdeka menuntut guru untuk melakukan proses adaptasi yang komprehensif terhadap paradigma dan pendekatan pembelajaran yang baru, namun dalam proses implementasinya, banyak guru menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penerapan kurikulum merdeka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka pada Sekolah Menengah pertama (SMP) Negeri 1 Darul K…


    SERVICES DESK