PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (SUATU PENELITIAN DI W…
Pasal 37 angka 13 dalam UU Cipta Kerja (yang merupakan perubahan atas UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan/P3H) mengatur sanksi pidana bagi perorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dokumen sah, atau hasil pembalakan liar, dengan denda hingga Rp2,5 miliar. Meskipun telah diatur sanksi tegas, praktik illegal logging masih terjadi di Kabupaten Aceh Besar setiap tahunnya, menunjukkan perlun…
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (SUATU PENELITIAN DI KABU…
ABSTRAK
Listiya Fadhillia,
2016
Ainal Hadi, S.H., M.Hum
Pasal 12 huruf d Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan setiap orang dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, pelanggaran ketentuan ini diancam dengan pidana dalam Pasal 83 huruf a yaitu orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, …
KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTA…
ABSTRAK
Pembalakan liar tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, Hal ini nampak dari lemahnya pemerintah Aceh dalam melahirkan kebijakan guna menanggulangi illegal logging di kawasan pegunungan Ulu Masen. Lemahnya kebijakan dari Pemerintah Aceh berakibat maraknya terjadi pembalakan liar sehingga masyarakat tidak mempunyai kontrol pada saat melakukan penebangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pemerintah Aceh dalam merumuskan kebijakan penanggulangan illegal l…
