KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA INTERNAL PARTA…
Penyelesaiannya perselisihan internal partai politik melalui Mahkamah Partai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 32 ayat (2) menyatakan “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”, masih menyisakan masalah berupa kekaburan dan ketidakpastian hukum,…
- Program Study Magister Ilmu Hukum Fak. Hukum Unsyiah, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS PENARIKAN KENDARAAN OLEH PERUSAHAAN …
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia telah mengalami pergeseran makna, di mana eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur apabila debitur keberatan atau tidak mengakui adanya wanprestasi. Tetapi pada praktiknya, tindakan penarikan unit kendaraan di lapangan masih ada yang dilakukan secara paksa oleh pihak ketiga yaitu debt collector.
Tujuan dari Penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan dan me…
PENILAIAN DOMAIN SOSIAL DAN EKONOMI DALAM IMPLEMENTASI ECOSYSTEM APPROACH TO …
ABSTRAK
Kota Sabang memiliki potensi sumber daya perairan yang tinggi, khususnya pada perikanan karang di wilayah Ujong Kareueng, Pasiran, Krueng Raya, Anoi Itam, dan Ie Meulee. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi aktual serta menilai kinerja domain sosial dan ekonomi dalam implementasi Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM). Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui survei dan wawancara terhadap nelayan ikan karang, dengan analisis berdasarkan …
