STANDAR KELAIKAN MINIMAL BUS ANTAR KOTA DAN ANTAR PROVINSI DI TERMINAL TIPE A…
Berdasarkan Pasal 141 ayat (1) UULAJ menyebutkan perusahaan angkutan umum wajib untuk memenuhi standar pelayanan minimal yaitu meliputi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan. Namun, beberapa bus AKAP masih ada yang tidak laik jalan Sehingga, tidak terpenuhinya standar kelaikan minimal seperti keselamatan.
Tujuan penelitian ini Menganalisis secara hukum ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur standar pelayanan minimal bus khususnya da…
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (S…
Pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh merupakan hak fundamental yang wajib diberikan kepada setiap anak yang sedang menjalani pembinaan. Hak tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun demikian, pemenuhan hak pendidikan di LPKA Kelas II Banda Aceh masih belum …
PENDIDIKAN DAN PENDAPATAN TERHADAP MOBILITAS SOSIAL WANITA DI GAMPONG LAKSANA…
ABSTRAK
Kata kunci: Pendidikan, Pendapatan, Mobilitas sosial.
Penelitian ini berjudul Pendidikan dan Pendapatan terhadap Mobilitas Sosial Wanita di Gampong Laksana Banda Aceh mengangkat masalah (1) bagaimana peran pendidikan dan pendapatan terhadap mobilitas sosial wanita di Gampong Laksana Banda Aceh (2) apa isi muatan pendidikan dan pendapatan sehingga berperan terhadap mobilitas sosial wanita di Gampong Laksana Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) peran pendidikan dan pen…
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (SUATU PEN…
Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual
Beli Online (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta
Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(V,60),pp.,bibl.,tabl.,app.
ABSTRAK
Ardiva Zulmi,
2019
Ainal Hadi, S.H., M.Hum
Pasal 28 jo 45 ayat (1) UU Informasi Transaksi dan Elektronik menyebutkan bahwa
setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sement…
MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN PIDIE
Pendidikan inklusif merupakan manifestasi dari komitmen global terhadap prinsip education for all yang menekankan kesetaraan akses bagi seluruh siswa, termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Meskipun telah diatur dalam berbagai regulasi nasional, pelaksanaan pendidikan inklusif di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan, strategi pelaksanaan, dan tantangan yang dihadapi pemangku kebijakan dalam implem…