Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PENGARUH STRES, KONFLIK DAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEG…

Nasaie

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh stres, konflik dan hukuman disiplin terhadap produktivitas kerja pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Banda Aceh dengan jumlah sampel sebanyak 56 responden. Pengumpulan data primer dilakukn dengan cara membagikan lembar pertanyaan (kuesioner). Peralatan analisis yang digunak…

PENGARUH KONFLIK DAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI …

T Yanisrullah

Variabel-variabel yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja pegawai secara garis besar dapat dibagi menjadi yaitu variabel yang berasal dari diri karayawan, variabel yang berasal dari organisasi atau perusahaan tersebut dan variabel yang berasal dari lingkungan eksternal. Dalam usaha peningkatan produktivitas pegawai pihak pimpinan harus senantiasa memperhatikan jenis variabel tersebut secara lebih rinci dan mendalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh …

TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ONLINE (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH …

NAURAH SALWA

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Namun, meskipun sudah dilarang diwilayah H…

HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU ZINA MELALUI WASIAT WAJIBAH DALAM RANGKA PERLIND…

Arsudian Putra

HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU ZINA MELALUI WASIAT WAJIBAH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK YANG DILAHIRKAN (Studi terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012) Arsudian Putra Azhari Darmawan ABSTRAK Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagai norma hukum baru memposisikan anak di luar perkawinan mempunyai hak yang sama dengan anak dari perkawinan yang sah serta lebih jauh lagi dianggap melegalkan secara tidak langsung perbuatan tercela …

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN HUKUMAN CAMBUK PASANGAN GAY DI MEDIA DARING LOKA…

MUHAMMAD ALKINDI

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Hukuman Cambuk Pasangan Gay di Media Daring Lokal dan Nasional (Acehtrend.com dan Vice.com”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembingkaian berita peristiwa Hukuman Cambuk Pasangan Gay pada tanggal 29 Januari 2021. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan analisis framing Robert N. Entman yang mengemukakan perangkat framing yang terdiri dari empat elemen yaitu define problems, diagnose cause, mak…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (SUAT…

Agustia Darma

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan factor penyebab tindak pidana pencabulan oleh anak, upaya penegak hukum dalam menanggulanginya, dan alasan hakim memberikan hukuman yang berbeda pada kasus semacam itu. Penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris yang memiliki tujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara peraturan hukum dalam undang-undang dengan realitas pelaksanaannya di tengah masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabul…

LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT ALAS (SUATU PENELITIAN DI KABUPAT…

Kamisah

ABSTRAK Kamisah LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA 2023 PADA MASYARAKAT ALAS (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Tenggara) Fakultas Hukum Universirtas Syiah Kuala (vi, 54),pp.,tabl.,bibl. Dr. Darmawan S.H., M.Hum. Berdasarkan hukum adat perkawinan pada masyarakat Alas, dilarang keras melakukan perkawinan semarga. Pada kenyataanya masih ada masyarakat Alas yang masih melakukan perkawinan semarga, misalnya seorang laki-laki bermarga beruh tidak diperkenankan kawin dengan wanita bermarg…

ANALISIS YURIDIS ANCAMAN PIDANA MATI DALAM KEADAAN TERTENTU SEBAGAI LANDASAN …

Nabilla Sagita Yusuf

ANALISIS YURIDIS KEADAAN TERTENTU SEBAGAI LANDASAN DALAM PEMBERATAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nabila Sagita Yusuf* Rizanizarli** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau or…

TINDAK PIDANA PENCULIKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (SUATU PENELITIAN…

MUHAMMAD YASIR

Dalam Pasal 328 KUHPidana disebutkan, Bahwa barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkannya dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.Pada kenyataanya masih terdapat tindak pidana penculikan tersebut, termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli. Tujuan dari penelitia…

DISPARITAS PENERAPAN HUKUMAN KODE ETIK PROFESI POLRI (KEPP) TERHADAP ANGGOTA …

HETY OTAVIA

ABSTRAK Hety Otavia, 2017 Mahfud, S.H., LL.M. Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidakdengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya



    SERVICES DESK