Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PENCEMARAN LAUT KARENA LIMBAH PLASTIK DA…

YULIA ANNISA

ABSTRAK YULIA ANNISA TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PENCEMARAN LAUT KARENA LIMBAH PLASTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL (UNCLOS 1982 ) DAN KONVENSI STOCKHOLM 2021 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (VI, 61), pp, bibl (Dr. Mujibussalim, S.H., M. Hum. ) Indonesia merupakan negara yang merdeka yang memiliki kedaulatan penuh terhadap perlindungan pencemaran yang terjadi di wilayah yurisdiksinya, Indonesia juga memiliki tanggung-jawab untuk menjamin seg…

TINJAUAN HUKUM RELEASE AND DISCHARGE AGREEMENT DALAM PEMBAYARAN KOMPENSASI OL…

NIDA WAFIQAH

Sumber hukum nasional tentang hukum udara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara. Dalam hukum internasional terdapat dalam Konvensi Montreal 1999 yang mengatur terkait tanggung jawab pengangkut terkait ganti kerugian. Namun, pada prakteknya timbul syarat penandatanganan Release and Discharge Agreement dalam pembayaran kompensasi kecelakaan pada korban seperti yang terjadi pada kasus …

KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI

Marzuki

KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI Marzuki Husni 2 Mujibussalim ABSTRAK 1 3 Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah Instansi pemerintah yang bertugas melakukan Pembinaan Sistem Hukum Nasional secara terpadu dan komprehensif sejak dari perencanaan sampai analisis dan evaluasi peraturan Perundang-undangan. Hasil dari program dan kegiatan BPHN diarahkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan hukum nasional yang meliputi pembangunan …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PELANGGARAN PESAWAT DORNIER 328 DI WILAYAH UDARA INDONESIA MENURUT HUKUM INTE…

Muhammad Reza Pahlepi

Pasal 3 huruf c Konvensi Chicago 1944 menentukan bahwa setiap pesawat udara negara (state aircraft) anggota Konvensi Chicago 1944 dilarang melakukan penerbangan di wilayah udara negara lain tanpa izin. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur bahwa pesawat udara negara asing yang hendak melakukan penerbangan di wilayah udara Indonesia harus mendapatkan izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Indonesi…


    SERVICES DESK