PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…
Penelitian ini bertujuan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di wilayah hukum Polda Aceh telah berjalan, namun belum optimal. Hambatan utama berasal dari faktor internal berupa keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dan sifat delik aduan, serta faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya kekeluargaan, dan maraknya peredaran karya bajakan secara digital. Upaya penanggulangan dilakukan melalui peningkatan edukasi hukum, pengua…
TINDAK PIDANA MENGANJURKAN ORANG LAIN MELAKUKAN PEMBUNUHAN (SUATU PENELITIAN …
ABSTRAK
Musriza
2018
Tindak Pidana Menganjurkan Orang Lain
Melakukan Pembunuhan (Suatu Penelitian di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor
Lhokseumawe)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,58),pp.,bibl.,
M. Iqbal, S.H., M.H
Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP
menyebutkan bahwa menentukan seseorang yang menganjurkan orang lain
untuk melakukan suatu perbuatan pidana dimana orang lain tersebut tergerak
untuk memenuhi an…
PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI …
ABSTRAK
Muhammad Kadafi, PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Aceh Besar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
(vi,71),,pp, tabl
IDA KEUMALA JEMPA, S.H., M.H
Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan salah satu teknik dalam metode …
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL OLEH PENYEWA DI WILAYAH HUK…
Proses penyidikan merupakan tahapan penting dalam penegakan hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan Pasal 1, Pasal 6, dan Pasal 7 KUHAP menjadi landasan normatif bagi penyidik dalam menangani kasus penggelapan mobil rental, termasuk mencari dan menentukan peristiwa pidana, mengidentifikasi pelaku, serta mengumpulkan alat bukti yang sah. Namun demikian, dalam praktiknya, penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh masih menghadapi berbaga…
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (SUATU PENELITIAN DI …
ABSTRAK
Ramza Munfajari,
2024
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERJUDIAN ONLINE (Suatu Penelitian di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 61), pp., tabl., bibl.
Mahfud, S.H., LL.M.
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016, Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa…
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL MELALUI KEADI…
ABSTRAK
FAHRUL YUNALDI HSB, PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL MELALUI KEADILAN RESTORATIF (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 72). pp., tabl.,bibl.,
Ainal Hadi, S.H., M.Hum.
Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dapat diselesaikan mela…
PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (SUATU PENE…
Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor penghambat dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Banda Aceh agar diversi berhasil diterapkan dan apa yang didapatkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum jika diversi berhasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat diversi pada Kepolisian Resort Banda Aceh adalah orang tua yang kurang rasa kepeduliaan, kurang kerja sama antar pihak y…
