Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PENGARUH DURASI PENYINARAN TERHADAP KEBOCORAN MIKRO RESTORASI RESIN KOMPOSIT …

MUTIA SARI

Penyinaran Terhadap Kebocoran Mikro Restorasi Resin Komposit Nano Partikel Kedokteran Gigi Kebocoran mikro merupakan celah berukuran mikro antara tepi kavitas dengan restorasi resin komposit yang dapat disebabkan oleh terjadinya polimerisasi shrinkage. Durasi penyinaran merupakan salah satu cara untuk mengurangi terjadinya polimerisasi shrinkage sehingga terjadinya kebocoran mikro dapat diminimalkan. Penelitian ini ber…

TANGGUNG JAWAB PRIVATE MILITARY COMPANIES DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Febi Karina

ABSTRAK FEBI KARINA, TANGGUNG JAWAB PRIVATE MILITARY COMPANIES DALAM HUKUM INTERNASIONAL Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v.56), pp,bibl (Dr. Mahfud, S.H., M.H.) Private Military Companies (PMC) adalah perusahaan militer swasta yang terdiri dari beberapa unit atau bagian yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Perusahaan militer swasta ini semakin marak digunakan jasanya terutama di negara-negara miskin dan berkembang. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber da…

STATUS KEPEMILIKAN KEPULAUAN DIAOYU ATAU SENKAKU ANTARA CINA DAN JEPANG MENUR…

Hendra Aulia Pratama

ABSTRAK Serangkaian masalah terkait Kepulauan Diaoyu atau Senkaku dimulai saat prediksi kandungan hidrokarbon berupa gas dan minyak bumi di sebuah landas kontinen dekat kepulauan tersebut dipublikasikan oleh UN Economic Comission for Asia and Far East (UNECAFE) tahun 1968. Berdasarkan UNCLOS 1982, Cina mengklaim kepulauan tersebut berdasarkan kelanjutan alamiah landas kontinennya di Laut Cina Timur memanjang dari daratan Cina hingga Palung Okinawa berjarak di luar 200 mil laut yang bertepa…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KEKEBALAN KEPALA NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTER…

Meydhitasari P

ABSTRAK Kepala negara sebagai simbol kedaulatan negara mendapat hak kekebalan (imunitas) yang melindunginya dari segala bentuk gangguan. Hak kekebalan tersebut membebaskan kepala negara dari yurisdiksi suatu pengadilan negara lain, apabila mengalami permasalahan hukum dalam kedudukannya sebagai kepala negara. Namun dengan adanya Statuta Roma 1998 dan dibentuknya Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) menyebabkan timbulnya perdebatan terhadap pelaksanaan hak…




    SERVICES DESK