TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KEKEBALAN KEPALA NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTER…
ABSTRAK
Kepala negara sebagai simbol kedaulatan negara mendapat hak kekebalan (imunitas) yang melindunginya dari segala bentuk gangguan. Hak kekebalan tersebut membebaskan kepala negara dari yurisdiksi suatu pengadilan negara lain, apabila mengalami permasalahan hukum dalam kedudukannya sebagai kepala negara. Namun dengan adanya Statuta Roma 1998 dan dibentuknya Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) menyebabkan timbulnya perdebatan terhadap pelaksanaan hak…
PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG ASING TERKENAL DI IND…
Perlindungan hukum terhadap merek dagang asing terkenal di Indonesia di atur dalam Pasal 6 huruf b, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis oleh karena itu pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya harus ditolak, namun implementasinya khususnya di Indonesia pelanggaran merek yang sudah terkenal …
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN RNTOTO GELAP (TOGEL)…
Pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 2 Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dimana dinyatakan
bahwa Perjudian dilarang dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima
juta rupiah). Meskipun ancaman hukuman sangat berat, perjudian toto gelap (togel)
masih saja terjadi di wilayah Hukum Kepolisian Resort R…
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT/MESUM BERDASARKAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 200…
Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum merupakan salahsatu dasar hukum bagi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang berlaku juga di Kota Subulussalam. Larangan khalwat diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dimana dinyatakan bahwa khalwat hukumnya haram dan dilarang dalam Syariat Islam. Bagi pelaku diancam dengan hukuman cambuk, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2). Namun pada kenyataannya di Kota Subulussalam masih banyak terjadi p…
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PERJANJIAN PERTUNANGAN MENURUT HUKUM ADAT (S…
ABSTRAK
MULYA SUBHAN, PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PERJANJIAN PERTUNANGAN MENURUT HUKUM ADAT
2015 (Suatu Penelitian di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(v,52 ) pp.,bibl.,app.
IlYAS, S.H., M.Hum.
Menurut pasal 98 Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menentukan bahwa lembaga adat mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan secara a…
HUBUNGAN KEMAMPUAN MATEMATIKA TERHADA PPRESTASI BELAJAR SISWA DALAM PEMECAHAN…
Kata kunci : Hubungan, Kemampuan Matematika, Prestasi Belajar, Elastisitas Dan Hukum Hooke
Ada beberapa faktor yang menyebabkan nilai prestasi belajar fisika siswa rendah, salah satunya adalah kurangnya kemampuan matematika yang dimiliki oleh siswa. Fisika sebagai salah satu bidang studi yang abstrak lebih mudah dipahami dan dipecahkan masalahnya bila dipergunakan konsep-konsep fisika berbentuk matematika. Dalam hal ini kemampuan matematika digunakan dalam pemecahan masalah pada materi elas…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK RNYANG DILAKUKAN OLEH ANAK…
ABSTRAK
JOHAN ARIFIN NST, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN KEKERASAN FISIK YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR DI
LINGKUNGAN SEKOLAH (Suatu Penelitian Di
Kota Medan)
2015 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v. 60) pp., tabl., bibl.
(Ainal Hadi, S.H., M.Hum.)
Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak telah mengamanatkan mengenai kewajiban memberikan perlindungan
hukum terhadap anak pelajar di lingkungan sekolah dari tindakan kekerasan.
A…
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA Y…
ABSTRAK
Finny Oktari Harahap, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA YANG TIDAK DISERTAI PETUNJUK PENGGUNAAN DALAM BAHASA INDONESIA (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
2015 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 71) pp,. tabl., bibl,.app.
T. HAFLISYAH, S.H., M.Hum.
Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan ba…
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA PADA MALAM HARI DI BIDANG USAHA JASA WAR…
ABSTRAK
SANDI NURANDA PUTRA, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA PADA MALAM HARI DI BIDANG USAHA JASA WARUNG KOPI
(Studi pada 3 Bidang Usaha Jasa Warung Kopi di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(iv, 61)., pp., bibl., tabl., app.,
( Mustakim., S.H., M.Hum )
Dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Pemberi kerja dalam mempe…
